Beranda News Pilkada Serentak Eva-Deddy akan Perjuangkan Program Biling SMA-SMK Kembali Dijalankan

Eva-Deddy akan Perjuangkan Program Biling SMA-SMK Kembali Dijalankan

416
BERBAGI
Kampanye perdana Eva Dwiana.

TERASLAMPUNG.COM — Pasangan calon walikota-wakil walikota Bandarlampung nomor urut 3, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, menggelar kampanye perdana pilkada 2020 di 9 titik, Sabtu (26/9/2020).

Dalam kampanye yang diawasi oleh Bawaslu dan Satgas Covid-19 itu, pelaksanaan kampanye menaati protokel kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Para peserta kampanye mengenakan masker dan menjaga jarak.

Awalnya peserta yang akan hadir di tiap titik 300 orang. Namun, dengan pertimbangan taat protokol kesehatan, kampanye di tiap titik hanya diikuti 50 orang.

Dalam kampanye itu, Bunda Eva, panggilan akrab Eva Dwiana, memastikan semua program pelayanan publik yang dijalankan Pemkot Bandarlampung pada masa Walikota Bandarlampung Herman HN tetap digratiskan.

Deddy Amarullah berjanji akan perjuangan biling SMA-SMK kembali bisa dijalankan Pemkot Bandarlampung.

“Bahkan akan ditingkatkan. Kami juga akan memperjuangkan agar para siswa SMA-SMK kembali mendapatkan program biling (bina lingkungan),” katanya.

Bunda Eva juga menegaskan jika ia menjadi Walikota Bandarlampung ia tidak akan menggusur warga yang bermukin di wilayah pesisir pantai.

“Kami akan melindungi tempat hidup warga pesisir dan siap melawan siapapun yang mau menggusur warga pesisir dengan dalih penataan dan lainnya,” katanya.

Soal biling SMA/SMK, Deddy Amarullah mengatakan sejak 2016 lalu tidak lagi bisa dijalankan di Bandarlampung karena SMA-SMK menjadi kewewenangan Pemprov.

“Namun, jika kami memimpin Bandarlampung akan berjuang keras agar Pemkot Bandarlampung bisa tetap menjalankan program biling,”kata Deddy Amarullah saat kampanye perdana di Kampung Karanganyar, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Sabtu (26/9/2020).

Untuk merealisasikan program biling bagi siswa SMA-SMK, Deddy berencana melobi pemerintah kota dan kabupaten se-Indonesia untuk mengajukan uji materi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Insyaallah, kalau kami nanti di pemerintahan, kami berupaya melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, kita bergabung mengajukan uji materiil supaya kewenangan SMA kembali lagi menjadi kewenangan kabupaten-kota,” katanya.

 

Loading...