Beranda Politik Evaluasi Kampanye Pemilu 2019 di Lampung: Semua Parpol tak Daftarkan Akun Resmi...

Evaluasi Kampanye Pemilu 2019 di Lampung: Semua Parpol tak Daftarkan Akun Resmi Medsos

86
BERBAGI
Rakor evaluasi kampanye Pemilu 2019 KPU Lampung di Hotel Bukit Randu, Kamis 15 Agustus 2019.

TERASLAMPUNG.COM — KPU Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi evaluasi kampanye pemilihan umum (pemilu) serentak 2019, di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Kamis 15 Agustus 2019.

Menurut Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono bahan-bahan dan masukan di acara evaluasi kampanye ini akan dibawa ke KPU Pusat, kemudian KPU akan memberikannya ke DPR RI.

“Masukan ini akan di bawa ke forum nasional, dibawa ke KPU pusat dan akan dibawa ke DPR RI, misalnya lamanya kampanye yang sekarang itu menjadi persoalan atau tidak bagi peserta pemilu,” kata Nanang

Dia menilai masa kampanye ke depan harus dipikirkan apakah cukup bagus untuk demokrasi pemilu yang berazaskan langsung, umum dan rahasia terutama konten yang berisikan SARA.

“Kontruksi kampanye seperti apa yang kita buat agar pemilu ke depan lebih baik kami butuh masukan. SARA tidak boleh sebagai alat kampanye tapi suku dan agama itu bagian kita. Kita harus menformulasikan yang tidak boleh seperti apa juga yang boleh seperti apa. Masak tidak boleh semua,” ujarnya.

Sementara itu komisioner KPU Lampung Antonius Cahyalana menegaskan, jika peserta pemilu memahami tujuan kampanye adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bisa dipastikan pelanggaran itu bisa diminimalkan.

“Kalau peserta pemilu memahami substansi kampanye pelanggaran-pelanggaran pemilu bisa ditekan,” katanya.

Menurutnya, selama masa kampanye 2019 tidak ada peserta pemilu yang mendaftarkan akun resmi media sosialnya, padahal menurutnya di media sosial (medsos) kampanye yang memiliki konten SARA muncul.

“Padahal dalam aturan setiap peserta pemilu harus mendaftarkan akun medsosnya yang resmi tapi faktanya tidak ada,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Bawaslu Lampung Iskardo Panggar menilai selama masa kampanye 2019 di Lampung minim pelanggaran baik politik uang serta pelibatan anak-anak dan pelibatan Aparat Sipil Negara (ASN).

“Politik uang hanya 10 laporan selama masa kampanye, pelibatan ASN 10 ini mungkin akibat pilgub dulu.”

“Sedangkan yang melibatkan anak-anak hanya satu laporan, kami langsung turun dan faktanya orang tua mengajak anaknya menonton konser artis sementara anaknya tidak ada yang nunggu dan tidak ada peran panitia yang secara aktif melibatkan anak-anak dalam kampanye,” katanya.

Dia juga meminta pada masa kampanye ke depan ada sanksi yang tegas kepada peserta pemilu yang menempel alat peraga kampanyenya di pohon-pohon atau tempat yang secara aturan tidak boleh dipasang.

“Saya memberi masukan ada sangsi yang tegas berupa denda atau pidana atau tidak boleh melakukan kampanye beberapa waktu bagi peserta pemilu yang melanggar,” tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung Febriyanto Ponahan meminta pihaknya untuk dilibatkan dalam memverifikasi bahan iklan yang akan tayang di televisi.

“Bisa jadi iklan tersebut tidak masalah bagi KPU, tetapi bisa menjadi masalah karena melanggar undang-undang penyiaran. Contoh ada peserta pemilu yang peduli pantai tapi pada saat pengambilan gambar menampilkan gambar-gambar yang dilarang,” kata Febri.

Menariknya Febri menceritakan bahwa masa kampanye 2019 yang lalu menjadi masa paceklik bagi media tv dan radio padahal menurutnya masa kampanye diharapkan bisa menangguk keuntungan bagi pengusaha tv dan radio.

“Masa pemilu kemarin masa paceklik buat mereka, masa kampanye yang diharapakan banyak mendapat uang tapi masa ini menjadi kering. Ada seorang caleg yang enggan diwawancara karena takut disemprot bawaslu. Ini masukan dari saya semoga ke depan ada perubahan,” ujar mantan reporter salah satu tivi swasta itu.

Dandy Ibrahim

Loading...