Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Fagas dan AMPL Desak Walikota Herman HN Evaluasi Sejumlah Proyek di Dishub

Fagas dan AMPL Desak Walikota Herman HN Evaluasi Sejumlah Proyek di Dishub

152
BERBAGI
Demo aktivis Fagas dan AMPL di Dishub Kota Bandarlampung, Selasa (11/8).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Front Aksi anti Gratifikasi (Fagas) dan Aspirasi Mahasiswa Peduli Lampung (AMPL) menggelar aksi  demo di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung, Selasa (11/8).

Mereka meminta  kepada  Walikota Bandar Lampung Herman HN  untuk segera mengevaluasi secara keseluruhan struktur/jajaran Dishub kota karena banyak modus yang dilakukan untuk mengakali anggaran. Mulai mark up anggaran, penggelembungan harga, pengondisian pekerjaan, proses pra pelaksanaan proyek, tender hingga pencairan, tentunya banyak sekali kenjanggalan dan permasalahan yang terjadi.

Kordinator aksi, Arif Rahman, mengatakan pada Tahun 2015 Kota Bandarlampung melalui Dishub kota mengganggarkan kegiatan seperti pengecetan marka jalan sepanjang 200 kilometer yaitu sebanyak 24 ruas jalan kota terdiri dari delapan jalan protokol dan 16 jalan kelurahan dengan nilai 548.822.000 yang di percayakan kepada CV.Indo Buana. Jelasnya saat orasinya.

Menurut Arif, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, engecetan marka jalan yang ada di Kota Bandarlampung khususnya pada tahun 2015 tidak memperhatikan semua aspek. Baik itu terkait spesifikasi teknis, pemasangan marka jalan, maupun pemeliharaan dan produk marka jalan sebagaimana tertuang dalam peraturan sebagai persyaratan teknis penyelenggaraan marka f.jalan.

“Ada juga jalan yang tidak dicat. Ini jelas bukan hanya keluar dari spesifikasi bahkan melanggar kontrak yang telah disepakati bersama. Hal ini terjadi tidak terlepas dari peran oknum dinas yang diduga bekerjasama dengan rekanan secara tidak sehat serta pengondisian pekerjaan yang terstruktur,” kata Ari

Arif  juga proyek pembangunan gedung kendali Area Traffic Control Sistem dengan anggaran 934.286.000 yang dinilainya ada masalah.

“Untuk itu  kami meminta dengan tegas menyatakan sikap dan tuntutan untuk usut tuntas dugaan pengondisian, kepada  walikota untuk segera mengevaluasi jajaran struktural dishub kota yang dianggap tidak memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran yang ada,” katanya.

Dewira
Loading...