FGD Membangun Hubungan Manusia dan Satwa Liar untuk Kolaborasi Pengelolaan Hutan di Lampung Hasilkan Tujuh Rekomendasi

  • Bagikan
Focus Group Discussion (FGD) "Membangun Hubungan Manusia dan Satwa Liar dalam Upaya Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung", di Bumi Kedaton Resort, Bandarlampung, Rabu (27/10/2021). 
Focus Group Discussion (FGD) "Membangun Hubungan Manusia dan Satwa Liar dalam Upaya Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung", di Bumi Kedaton Resort, Bandarlampung, Rabu (27/10/2021). 

TERASLAMPUNG.COM — Balai Taman  Nasional Bukit Barisan Selatan (BTNBBS) menggelar diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Hubungan Manusia dan Satwa Liar dalam Upaya Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung”, di Bumi Kedaton Resort, Bandarlampung, Rabu (27/10/2021).

FGD kali ini merupakan tindak lanjut  rencana aksi hasil kesepakatan para pihak pada talkshow dan deklarasi pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi di Provinsi Lampung pada 26-27 Januari 2021 lalu.

Hadir sebagai pembicara pada FGD kali ini antara lain Zulhaidir (mewakili Kadis  Kehutanan Provinsi Lampung), Ismanto (Plt Kepala Balai TNBBS), Hifzon Zawahiri dari BKSDA Bengkulu dan Lampung , dan drh.Diah Esti Anggraini mewakili Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas

FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan dan para jurnalis itu bertujuan mendukung upaya pelestarian satwa liar dan terbangunnya harmoni manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung. Selain itu, FGD juga diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada publik tentang pentingnya pelestarian satwa liar terancam punah, serta mendorong terbangunnya harmoni manusia dan satwa liar.

Usai FGD, para pemangku kepentingan yang terdiri atas Balai TNBBS, Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu dan Lampung, NGO, dan jurnalis menghasilkan tujuh kesepakatan rencana aksi isu harmoni manusia dan satwa liar.

Tujuh hasil kesepakatan tersebut  adalah: Pertama, Para pihak menyadari bahwa dalam hal membangun harmoni manusia dan satwa liar, penting untuk dikuatkan upayanya, sehingga diperlukan kerja sama secara kolaborasi antar para pihak dari berbagai unsur sesuai kapasitasnya masing-masing.

Kedua, upaya dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung, telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan para pihak lainnya yang terkait, namun masih membutuhkan adanya kerja sama yang lebih komprehensif.

Ketiga, para pihak swasta melalui Forum CSR bersedia mendukung dalam membangun harmoni manusia dan satwa liar termasuk dalam pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan.

Keempat, media massa memiliki peran yang kritis dalam beberapa kondisi yang terjadi yang menjadi permasalahan pada satwa liar, sehingga dapat diapresiasi sebagai bentuk telah memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian satwa liar.

Kelima, perlu kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam penanganan permasalahan konflik satwa liar, dengan membangun jalur dan jaringan komunikasi para pihak yang efektif berdasarkan prinsip keterbukaan informasi demi kepentingan publik.

Keenam, perlu penguatan kapasitas bersama untuk mendorong penyelesaian konflik satwa dan manusia, sehingga terbangun hubungan harmonis, dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi masing-masing lembaga dan unsur terkait.

Ketujuh, perlu dibahas dan disepakati lebih lanjut kemungkinan menginisiasi adanya forum Bersama di antara para pihak dengan media massa terkait dengan permasalahan konflik satwa liar dan manusia maupun pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Adapun Rencana Tidak Lanjut yang akan dilakukan antara lain: Pertama, optimalisasi peran dan fungsi para pihak yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Tim Satuan Tugas Penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung, sebagai upaya dalam membangun harmoni manusia dan satwa liar. Termasuk arahan terhadap peran pihak pemda kabupaten sebagai pemerintah daerah yang bersinggungan langsung di tingkat tapak (lapangan).

Kedua, perlu adanya SOP/panduan dalam melakukan kerja Tim Koordinasi dan Tim Satgas pada point 1.

Ketiga, penting tersedianya ruang/wadah komunikasi dan koordinasi dan kontak person yang jelas dari masing-masing pihak, sehingga mendukung media massa untuk melancarkan dalam mendapatkan data dan informasi terkini yang diperlukan.

Keempat, perlu disepakati adanya kegiatan bersama untuk mendukung penguatan kapasitas para pihak termasuk media massa dalam membantu mendorong penyelesaian konflik satwa liar dengan manusia.

Kelima, adanya forum bersama para pihak yang mendukung solusi konflik satwa liar di Provinsi Lampung berjalan lebih efektif.

Mas Alina

  • Bagikan