Fiskal Bermasalah, Prioritas Pembangunan Lampung Menjauhi Arah

  • Bagikan
Ilustrasi

Oleh: Budi Hutasuhut

Beberapa bulan sebelum 2016 berakhir, negeri ini mengalami masalah fiskal. Solusi yang ditempuh Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengurangi dana untuk daerah. Lampung, juga seluruh kabupaten/kota, sudah tentu terimbas.

Alinea di atas untuk menegaskan, masalah fiskal belum teratasi di Provinsi Lampung. Buktinya, nilai APBD sejumlah kabupaten/kota pada 2017 menurun dibandingkan APBD 2016. Banyak program yang harus ditangguhkan, karena anggarannya menurun.

Namun,  soal penurunan anggaran itu, sama sekali tak tampak pada APBD Lampung tahun 2017. Provinsi Lampung seakan tak menghadapi masalah fiskal itu. DPRD Lampung mengesahkan APBD 2017 sebesar Rp6,8 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (6/12/2016). Total APBD Lampung meningkat Rp900 miliar dibandingkan tahun lalu. Ada peningkatan Rp900 miliar.

Perlu belajar banyak dari Tim APBD Provinsi Lampung. Bagaimana mereka menata keuangan sehingga APBD 2017 meningkat Rp900 miliar justru pada saat hampir semua daerah di negeri ini—juga pemerintah pusat (APBN)–mengalami penurunan.

Para ahli ekonomi pembangunan yang dipakai Pemda Provinsi Lampung pasti punya teori ekonomi pembangunan yang moncer. Teori yang mendorong Pemda Provinsi Lampung menetapkan pertumbuhan ekonomi daerah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak seoptimistis APBD 2017, Sekda Provinsi Lampung, Sutono, justru terkesan kurang yakin. Dalam berita Antara Lampung berjudul “Lampung pada 2017 Prioritaskan Sektor” edisi Minggu, 15 Januari 2017, dia mengatakan Lampung mengalami keterbatasan dalam menggerakkan roda pembangunan daerah.

“Keterbatasan-keterbatasan yang ada terutama kapasitas fiskal yang sangat terbatas membuat kami terus berupaya untuk mendapatkan program nasional di Provinsi Lampung dan bersinergi dengan Pemerintah kabupaten dan kota mencapai tujuan bersama,” kata Sutono.

Sekda mengakui kalau Pemda Provinsi Lampung mengalami masalah fiskal. Kapasitas fiskal terbatas. Tapi, kenapa dalam situasi kapasitas fiskal yang terbatas Provinsi Lampung justru memprioritaskan membangun infrastruktur?

Sebetulnya ada delapan sektor yang jadi prioritas. Kedelapannya adalah pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, pertanian untuk ketahanan pangan, industri pariwisata, reformasi birokrasi, stabilitas kamtibmas, dan pelestarian sumberdaya alam.
Kalau mengacu pada prioritas tahun 2016, bisa dibilang Pemda Provinsi Lampung tidak bergeser sama sekali. Prioritas 2016 adalah infrastruktur, pembangunan desa tertinggal, sarana dan prasaran transportasi, pembangunan industri maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Lampung juga merencanakan pembangunan kawasan industri di wilayah bagian timur Provinsi Lampung, wilayah tengah Provinsi Lampung yang terfokus pada ketahanan pangan, dan wilayah Barat akan dikembangkan industri pariwisata.

Tidak ada perubahan pada prioritas pembangunan Lampung 2017 menunjukkan kalau Gubernur Lampung sangat yakin roda pembangunan daerah masih berjalan pada relnya.

Seandainya melihat angka statistik yang dilaporkan Biro Pusat Statistik tentang perekonomian Lampung 2016, pastilah ketahuan kalau pertumbuhan ekono Lampung disumbang oleh sektor utama pertanian, kehutanan, perikanan (33,30%) dan industri pengolahan (18,20%).

Kenapa bukan sektor pertanian yang jadi prioritas Provinsi Lampung pada 2017? Bukankah sektor ini memberi kontribusi besar terhadap perekonomian Lampung dan menciptakan lapangan kerja yang paling besar pula.

Tapi, kalau soal infrastruktur kita lihat dari sisi proyek, bisa jadi pilihan skala prioritas ini punya maksud lain. Kalau pertanian, proyeknya fisiknya sedikit. Mungkin…..

  • Bagikan