Beranda Views Opini “Fly-over”, Utang Daerah, dan Kenyenyesan Investor

“Fly-over”, Utang Daerah, dan Kenyenyesan Investor

758
BERBAGI
fly-over jalan gajahmada bandarlampung
Jalan layang Jl Gajahmada-Jl Juanda Bandarlampung

Budi Hatees*

Sekretaris Provinsi Lampung, Sutono, menggelar rapat di ruang kerjanya, Kamis 2 Februari 2017, dengan agenda luar biasa: “mencari kesalahan atas kebijakan Pemda Kota Bandar Lampung yang ingin membangun dua jalan layang (fly-over) di atas jalan nasional di dalam Kota Bandar Lampung”.

Sudah tentu, tak sulit mencari kesalahan. Yang susah itu, mengakui bahwa kebenaran. Semua dokumen pun dibuka. Akhirnya ditemukan kelemahan penting, yakni masih banyak tunggakan utang Pemda Kota Bandar Lampung dalam bentuk pinjaman kepada PT (Persero) Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Memperhatikan kemampuan fiskal Kota Bandar Lampung mulai dari PAD yang tidak sesuai dan masih adanya tanggungan kiranya menjadi pertimbangan untuk tidak menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Pemkot Bandar Lampung,” kata Sutono seperti dikutif dari Lampost edisi Jumat, 3 Februari 2017.

Ini kartu joker lain yang dipakai Pemda Provinsi Lampung untuk membatalkan program infrastruktur Pemda Kota Bandar Lampung. Kartu joker pertama sudah dikeluarkan, yakni membatalkan sebagian isu peraturan daerah (Perda) tentang APBD 2017. Setelah pembatalan itu, Pemda Provinsi mengalihkan soal pembatalan itu menjadi urusan antara Pemda Kota Bandar Lampung dengan pemerintahan pusat (Mendagri dan Menteri Keuangan). Pemda Kota Bandar Lampung jadi berhadap-hadapan dengan pemerintah (Mendagri dan Menkeu).

Urusan ini menyita waktu dan konsentrasi Pemda Kota Bandar Lampung. Optimisme Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dalam membangun infrastruktur di wilayahanya jadi berantakan. Tapi, kartu joker pertama yang dikeluarkan Pemda Provinsi Lampung ini membawa hasil, justru mengambang. Sebab, secara politis, pilihan membangunan infrastruktur itu, sama persis dengan kecenderungan rezim Presiden Joko Widodo. Banyak dana yang harus dikeluarkan, tapi infrastruktur punya multiefek terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dengan dua flyover, setelah sekian banyak fly-over dibangun di Kota Bandar Lampung—program flyover juga muncul di banyak kota di Pulau Sumatra sebagai jawaban pemerintah daerah atas dibangunnya Jalan Tol Sumatra, dan pembangunannya selalu di atas jalan nasional – ternyata efektif mengurai kemacetan. Memang, ada banyak pusat perekonomian yang kemudian mati.

Tapi, soal itu, hanya butuh waktu untuk berkembang lagi.
Kekhawatiran Pemda Provinsi Lampung atas pembangunan dua flyover, tampaknya, juga disebabkan implikasi terhadap pusat perekonomian yang ada. Kita ambil contoh seperti Mal Bumi Kedaton, yang pasti akan terkena imbasnya.

Sebab itu, sejak awal, investor pusat perbelanjaan yang sering bekerja sama dengan Pemda Provinsi Lampung dalam menggelar kegiatan-kegiatan pemerintah—seperti Festival Krakatau beberapa waktu lalu—berkeluh-kesah bahwa fly-over itu akan menghancurkan bisnis mereka. Kita tahu, keluh-kesah investor, bagai cambuk api. Atau, jangan-jangan, investor yang berkeluh kesah itu masih ada hubungan dengan elite-elite di Pemda Provinsi Lampung.

Namun,  soal investor itu—siapa pun dia—mestinya tidak menjadi sumber utama bagi Pemda Provinsi Lampung untuk menyikapi kebijakan yang ada, apalagi sampai harus bertarung dengan Pemda Kota Bandar Lampung. Dalam melihat pembangunan infrastruktur, Pemda Provinsi Lampung harus seperti cara yang dipakai oleh Bappenas. Segala sesuatu dikaji secara holistik, bukan hanya dari satu sisi. Apalagi bila kajian itu meminjam teori permukaan uang logam: “dua tampilannya selalu berbeda”.

Kembali pada rapat di ruang Sekretaris Sutono yang menyimpulkan menyurati PT (Persero) SMI agar mengkaji lagi rencana pemberian kredit kepada Pemda Kota Bandar Lampung. Surat itu, sungguh, menunjukkan betapa konsep Pemda Provinsi Lampung dalam membangun daerah masih seperti dulu, berprinsip investasi bisnis: “apa yang mau dibangun dan apa hasil yang akan diperoleh.” Padahal, yang berpikir seperti itu seharusnya PT (Persero) MSI, sebuah perusahaan pembiayaan kontruksi berplat merah yang segera akan menjadi bank infrastruktur pertama di negeri ini.

PT (Persero) SMI, yang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun lalu, meyakini diri akan bermetamorfosa jadi bank infrastruktur pertama di negeri ini, saat ini sedang konsentrasi penuh mengawal RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (RUU LPPI). Sementara BUMN yang ada di bawah Kementerian Keuangan itu menunggu pengesahan RUU LPPI, para direktur PT SMI akan bekerja sangat serius untuk meningkatkan kinerja perseroannya.

PT SMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. SMI beroperasi sebagai katalis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan pinjaman penawaran, mezzanine, dan ekuitas untuk proyek-proyek infrastruktur. Perusahaan juga menyediakan jasa konsultasi bagi investor lokal dan asing.

Untuk meningkatkan kinerja, SMI menawarkan produk pinjaman bagi pemerintah daerah. Kucuran kredit tersebut membantu Pemda mewujudkan pembangunan proyek infrastruktur meskipun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim.

Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini, dalam portal PT SMI, mengungkapkan produk pinjaman kepada Pemda mendapat dukungan dari parlemen sehingga perseroan dapat fokus masuk membiayai proyek infrastruktur.

“Pemerintah Pusat bisa memberikan bantuan kepada Pemda melalui fasilitas pinjaman untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata Emma.

Dengan mengandalkan pinjaman tersebut, bukan halangan lagi bagi Pemda untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur prioritas di wilayahnya. Sehingga, dampaknya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Pemda ingin bangun proyek senilai Rp 200 miliar, sedangkan APBD cuma Rp 20 miliar setahun.

Kalau cuma menndalkan APBD dan transfer daerah dari pusat, perlu waktu 10 tahun buat bangun proyek sebesar itu. Tapi dengan pinjaman dari kami, Rp 200 miliar yang bisa diperoleh setahun pertama, konstruksi 1-2 tahun, selebihnya lakukan repayment.

Wajar bila Wali Kota Bandar Lampung Herman HN tidak perlu risau soal keterbatasan fiskal dalam APBD 2017. Keberadaan SMI sangat membantu, meskipun utang lama sudah menumpuk. Bukan halangan soal utang lama, karena SMI itu persero yang profesional. BUMN ini tidak butuh diajari oleh Pemda Provinsi Lampung soal kelayakan pemberian pinjaman kepada Pemda Kota Bandar Lampung. Sebagai pebisnis di bidang pemberian fasilitas kredit pinjaman, SMI punya pengalaman.

Jadi, kartu joker soal utang Pemda Kota Bandar Lampung ini, terkesan mengada-ada. Sebaiknya, Pemda Provinsi Lampung tak perlu memperlebar persoalan ini dan melemparkannya ke pusat. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo tinggal memperbaiki pola komunikasi dengan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Dengan begitu, rakyat tidak akan dirugikan.

Please deh! Berpikirlah soal kepentingan rakyat, Bro. Bukan soal kepentingan investor. Sungguh, Bro, berpikirkalh untuk rakyat.