Fokus Revisi UU MD3 pada Nota Kesepahaman KIH dan KMP

  • Bagikan
Gedung DPR-MPR-DPD RI (Ist)

JAKARTA, Teraslampung.com – Pembahasan revisi UU MD3 difokuskan pada pasal-pasal yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.  Pasal-pasal yang akan direvisi tersebut antara lain Pasal 74, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152.

“Memang ini harus mendapatkan suatu pemahaman bersama bahwa harmonisasi terhadap revisi UU MD3 ini yang telah disepakati DPR kemarin itu fokus kepada Pasal-pasal yang disepakati dalam nota kesepahaman antara KMP dan KIH,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo,  di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Firman mengatakan, revisi UU MD3 dimaksudkan agar  DPR segera kembali pada posisi normal dan meneruskan agenda-agenda politik yang ada di DPR.

Menurut Firman,terkait revisi UU MD3 saat ini ada masukan dari  DPD RI, bahwa DPD berkeinginan terlibat didalam harmonisasi UU ini. Karena ada beberapa pasal-pasal yang dimasukkan yang dikaitkan dengan keputusan MK.

“Namun, kami  belum tahu persis substansinya, nanti malam ada pertemuan antara Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Baleg untuk konsultasi.Nanti malam kita dengarkan. Kalau memang itu ternyata hanya itu yang diinginkan, tentunya akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau itu melebar, tentunya kita akan masukkan dalam prolegnas 2015-2019,” kata dia.

Revisi UU MD3, menurut Firman, mengacu pada  Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa ada perlakuan khusus keadaan  tertentu dimana pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk menyusun UU.

“Ini juga yang dipertanyakan oleh beberapa orang, apakah kesepakatan koalisi ini dianggap sesuatu hal yang luar biasa,” katanya.

  • Bagikan