Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Fraksi Partai Demokrat di DPRD Lampung Utara berharap pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak akan kembali mengalami kemacetan seperti tahun lalu. Macetnya pembayaran BPJS akan berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat di RSUD H.M. Ryacudu, Kotabumi.
“Kami (Fraksi Partai Demokrat) berharap Pemkab menjadikan persoalan macetnya pembayaran BPJS tahun lalu sebagai pengalaman berharga. Tujuannya supaya peristiwa yang sama tidak kembali terulang karena akan sangat berdampak bagi masyarakat kita,” terang juru bicara FPD, Romli dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Senin (12/9/2018).
Selain menyoroti hal tersebut, FPD juga menyoroti pelbagai persoalan di antaranya persoalan keamanan, pendidikan, sosial, dan perekonomian, serta pendapatan daerah. Untuk persoalan sosial misalnya, FPD meminta Pemkab Lampura memberikan perhatian secara khusus terkait ketimpangan perekonomian yang terjadi saat ini.
”Kami juga mengimbau kepada pak Bupati Agung untuk memberikan masukan kepada kepolisian supaya mau menindak tegas hiburan organ tunggal yang digelar sampai subuh. Hiburan malam seperti ini berpotensi mengganggu kenyamanan warga,” tegas dia.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Sandy Juwita mengharapkan bahwa total anggaran yang disodorkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019 benar – benar rasional dan wajar. Dengan demikian akan membuat pelbagai program yang direncanakan akan semakin efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Fraksi Partai Gerindra sangat berharap pelbagai kebijakan yang ada dapat lebih dimaksimalkan supaya dapat memenuhi keinginan rakyat,” paparnya.
Sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi – fraksi di DPRD Lampura ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Rachmat Hartono yang didampingi oleh ketiga unsur pimpinan DPRD lainnya. Sementara dari perwakilan Pemkab Lampura yang hadir kali ini ialah Asisten I Sekkab Lampura, Yuzar.
Adapun anggota DPRD yang hadir berjumlah 24 orang. Sidang akan kembali dilanjutkan dalam waktu dengan dengan agenda jawaban Bupati Lampura atas pandangan umum fraksi – fraksi.
