Fraksi Demokrat Minta Penjelasan Mundurnya Lampura sebagai Tuan Rumah Porprov 2017

  • Bagikan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kabar tentang mundurnya Lampung Utara sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung ke-VIII menjadi salah satu pokok utama pandangan umum Fraksi Demokrat dalam sidang paripurna, di Gedung DPRD, Jumat pagi (18/11/2016).

“Kami minta penjelasan secara mendalam dari pihak eksekutif apakah benar kabar bahwa Lampung Utara tak jadi tuan rumah Porprov,” kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Ria Kori di hadapan peserta sidang paripurna.

Selain menyoroti kabar seputar ‘urungny‎a’ Lampung Utara sebagai tuan rumah Porprov, FD juga menyoroti berbagai hal lainnya dalam pandangan umum Fraksi mereka seperti meminta Pemkab menyediakan statistik indeks kepuasan masyarakat secara riil terkait berbagai program pembangunan dan sejenisnya, meminta Pemkab meningkatkan pelayanan publik secara, dan menyiasati anggaran agar lebih efektif sehingga tak lagi terjadinya kekosongan kas daerah, serta mampu memfasilitasi kebutuhan aparat supaya suasana keamanan dapat lebih baik.

“Kami mengapresiasi berbagai pembangunan yang telah dilakukan.‎ Namun, kami juga meminta Pemkab meningkatkan pemantauannya terhadap proses pembangunan sehingga dapat benar – benar bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

‎Sementara, Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Tri Purwo Handoyo meminta Pemkab mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar 60 persen agar keuangan daerah benar – benar sehat dan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena, menurutnya, selama ini, keuangan daerah belum ideal alias belum cukup sehat akibat ‘jomplangnya’ rasio antara belanjang langsung dan tidak langsung yang dialokasikan oleh Pemkab.

“Memang ada peningkatan dalam jumlah belanja tapi secara rasio, belanja langsung dan t‎idak langsung belum ideal,” kata dia.

Meski tak menyampaikan pandangannya baik lisan atau tertulis, ketiga Fraksi lainnya menyampaikan saran atau kritikan secara lisan seperti yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB, serta Fraksi PAN.

‎Nurdin Habim dari Fraksi Gerindra menyarankan Pemkab menghemat anggaran belanja tak langsung (gaji pegawai) hingga mencapai 30 persen dari total anggaran. Ia juga meminta kejelasan apakah Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016 sudah selesai dievaluasi atau belum oleh Pemerintah Provinsi.

Sedangkan, Yordan Bangsaratoe dari Fraksi PAN memprioritaskan belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya dengan perekonomian rakyat. ‎Alasannya, hampir 67 persen warga Lampung Utara menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

‎Sementara Emil Kartika Chandra dari Fraksi PKB mengkritisi ketidaksinkronan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan RAPBD tahun anggaran 2017. Hasil pengamatannya, ada sejumlah program yang diprogramkan dalam KUA-PPAS tapi tak tercantum dalam RAPBD. Jika memang tak ada anggarannya, hendaknya program – program itu dicoret dari RAPBD.

‎”Saya juga ingin mempertanyakan apakah Peraturan Daerah tentang mini market ‎yang telah disahkan beberapa waktu lalu sudah turun evaluasinya atau belum dari Provinsi. Kalau sudah turun, Satuan Polisi Pamong Praja dapat segera mengeksekusi mini market yang tak sesuai Perda,” tanya dia.

  • Bagikan