Beranda News Bandarlampung Fraksi Gerindra Soroti Sanksi Hukum bagi Penunggak Pajak di Bandarlampung

Fraksi Gerindra Soroti Sanksi Hukum bagi Penunggak Pajak di Bandarlampung

154
BERBAGI
Juru bicara fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandarlampung saat menyampaiakan pandangan fraksinya.
Juru bicara fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandarlampung saat menyampaiakan pandangan fraksinya.

TERASLAMPUNG.COM — Delapan fraksi DPRD Kota Bandarlampung menyepakati Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bandarlampung TA 2018 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Meskipun begitu, Fraksi Partai Gerindra dan Golkar meminta penjelasan kepada Walikota Herman HN persoalan efisiensi dan sanksi hukum bagi para penunggak pajak.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Jauhari mengatakan pihak Pemkot masih perlu melakukan efisiensi terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami memandang perlunya pemkot melakukan efisiensi anggaran terutama di OPD yaitu honor pejabat dan perjalanan dinas,” katanya dalam Sidang Paripurna pembicaraan Tingkat I penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bandarlampung TA 2018 di ruang sidang DPRD setempat Kamis (20/9).

Selain persoalan efisiensi anggaran, fraksi Partai Gerindra juga menanyakan langkah Pemkot Bandarlampung dalam mengatasi musim kemarau dan kebutuhan air bersih bagi warga Bandarlampung.

Semnatara itu dari fraksi Partai Golkar Surahmin menilai pemkot masih lemah dalam memberikan sangsi hukum bagi pelaku penunggak pajak di daerah ini.

“Kami meminta ke depan pemkot tegas kepada para penunggak pajak dan retribusi di daerah ini,” ujar Surahmin

Sidang Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bandarlampung TA 2018 tidak dapat dihadiri Walikota Herman HN.

Selanjutnya Herman HN memberikan mandat kepada Sekdakot Badri Tamam dan surat mandat itu dibacakan oleh Ketua DPRD Wiyadi dan disetujui oleh 31 anggota DPRD yang mengikuti sidang paripurna tersebut.

Dandy Ibrahim