Beranda Teras Berita Front Banteng Nasional RI Pimpinan Jokowi Vs Kelompok Terbang Garuda Pimpinan Prabowo

Front Banteng Nasional RI Pimpinan Jokowi Vs Kelompok Terbang Garuda Pimpinan Prabowo

221
BERBAGI

Christianto Wibisono

Christianto Wibisono (dok)

Saya selaku pengamat politik sejak aktivis demonstran dan wartawan Harian KAMI 1966-1970, yang mengenal pribadi ke-enam Presiden RI sejak proklamator Bung Karno sampai petahana Presiden SBY. Saya juga salah satu pendiri dan direksi majalah TEMPO 1970-1974 dan Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis ndonesia yang sejak 1980 mencermati dan mengkaji profil dan anatomi kebijakan Presiden terlama serta jatuh bangunnya pucuk pimpinan RI dengan 15 tahun sistem parlementer (1945-1960), 38 tahun sistem presidential totaliter: 6 tahun 1960-1966 Demokrasi Terpimpin Bung Karno dan 32 tahun 1966-1998 repressive developmentalist regime Soeharto hingga era 16 tahun Reformasi 1998-2014.

Sejak 2012 saya mendirikan Institut Kepresidenan Indonesia, telah menyelesaikan kajian ANATOMI KEPRESIDENAN RI 1-7 yang menjadi rujukan strategis terbatas kepada beberapa aspiran capres ke-7 RI.

Pendulum sistem politik RI selalu mengayun dari ekstrem multipartai parlementer ke otoriter presidensial dan sekarang dinilai berada pada presidential yang gemetar takut kepada parlementer sehingga menjadi kumpul kebo presidenter dan parlemensial memakai kelirumologi Jaya Suprana.

IKI menegaskan untuk menyelamatkan sistem presidensial tanpa harus kembali ke otoriter totaliter maka dengan kondisi obyektif 2014 ini elite Indonesia harus memimpin bangsa inidengan memberdayakan sistem kepresidenan dwipartai.

IKI mengusulkan secara konkret:

1. Capres Jokowi memimpin Front Banteng Nasional koalisi partai nomor urut 1-2-7-8-4-5-15 yang bisa menjamin integrasi pileg dan pilpres 2 kali saja. Front ini gampang diingat yaitu hari proklamasi dan angka 2 sebagai front koalisi pendukung Jokowi.

2. Capres Prabowo memimpin Kelompok Terbang (Kloter) Garuda yaitu partai no 3-6-9-10-14
Keduanya harus bergentleman agreement didepan KPU disaksikan oleh seluruh stasiun televise Indonesia siap menang atau kalah. Yang menang harus magnanimous bukan winner take all mengeliminasi yang kalah tapi membiarkan yang kalah menjadi oposisi untuk bertanding 5 tahun lagi.

Dengan sistem ini rakyat dijamin tidak akan diadu domba atau dikorbankan seperti konflik politik masa lalu yang penuh dendam kesumat dan angkara murka serta moral daulat culik yang ditulis DR Salim Said. Marilah kita semua mewujudkan konsolidasi demokrasi dengan mantap, matang, dewasa, beradab dan menghormati Golden Rule : Lakukan kepada sesama apa yang anda ingin sesama manusia memperlakukan anda dan jangan lakukan apa yang anda tidak ingin orang lain memperlakukan anda. Dan dalam persaingan hormatilah pemenang yang memang lebih unggul tidak perlu cemburu dan benci seperti Kain membunuh Habil.

Semoga usulan ini memperoleh gema kedamaian dan kebahagiaan menyambut pemilihan pimpinan nasional dan presiden baru secara beretika, beradab, terhormat dan bersih dari dendam kesumat angkara murka. Semoga dengan trobosan ini pimpinan nasional dan presiden ke-7 berduet dengan wapres ke-12 RI dapat mengantarkan segenap kekuatan Indonesia Incorporated mewujudkan Indonesia menjadi nation state ke-4 dalam kualitas substansial bukan sekedar kuantitas demografik numeric pada SEABAD INDONESIA 2045.

Jakarta 5 April 2014

Loading...