Beranda News Nasional FSPM-Independen, AJI, dan LBH Pers Kecam PHK Sepihak Jurnalis dan Karyawan Sindo

FSPM-Independen, AJI, dan LBH Pers Kecam PHK Sepihak Jurnalis dan Karyawan Sindo

294
BERBAGI
ILustrasi PHK (dok shutterstock)

TERASLAMPUNG.COM — Perkembangan teknologi digital sudah mulai berdampak kepada perusahaan media di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas kepada pekerja media. Kabar yang terbaru terdengar yaitu penutupan kantor biro koran Sindo di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado dan Makasar.

“Penutupan tersebut berujung pada PHK sepihak yang dilakukan PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) kepada pekerja media Koran Sindo. Selain itu, PT MNI juga memutasi pekerja media Koran Sindo ke unit bisnis MNC lainnya. Menurut informasi, ada sekitar 60-an buruh media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo tersebut,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Sasmito, dalam rilisnya Kamis (29/6/2017).

Terkait hal itu, kata Sasmito, Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Aliansi Jurnalis Independen, dan LBH Pers mendesak  PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) untuk melakukan musyawarah bipartit sampai ada kesepakatan dengan para pekerja.

“Kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Jika pemutusan hubungan kerja adalah jalan terakhir, kata Sasmito, pihaknya  mendesak PT MNI membayarkan hak pesangon pekerja sebagai mana pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

“Atau jika perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan harus memperhatikan hak-hak pekerja dalam melakukan mutasi dan harus dengan kesepakatan antara kedua belah pihak,” kata Sasmito.

Desakan juga disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Pers.

“Kami mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Grup tersebut. Kemenaker selaku perwakilan pemerintah harus berani bertindak tegas meskipun perusahaan yang melanggar adalah perusahaan media,” katanya.

“Kami juga mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi dengan kementerian tenaga kerja terkait pemenuhan hak-hak pekerja dan jurnalis,” imbuhnya.

Selain itu, FSPM-Independen, AJI dan LBH Pers mengimbau para pekerja/junalis yang terkena dampak tersebut untuk mengorganisir diri untuk berjuang bersama sehingga tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan PHK ini terjadi.

Loading...