Gajah di Pelupuk Mata Anggota DPRD Lampura tak Tampak

  • Bagikan
Kantor DPRD Lampung Utara
Kantor DPRD Lampung Utara

Feaby Handana | Teraslampung.com

Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Itulah peribahasa yang paling tepat menjelaskan salah satu catatan yang diberikan oleh Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Lampung Utara pada Pemkab Lampung Utara.

Catatan yang dimaksud ialah mengenai ‘permintaan’ pemberian sanksi pada perangkat daerah yang laporan keuangannya pada tahun 2020 mendapat sorotan tajam dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Bahkan, permintaan seputar sanksi itu menempati urutan puncak dari tujuh belas catatan mereka atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 di gedung DPRD Lampung Utara, Senin (21/6/2021).

Dasar permintaan itu adalah hasil pembahasan Panja Banggar yang menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Lampung Utara tahun 2020 dengan nomor LHP : 27B / LHP / XVIII.BLP / 05 / 2021. Laporan BPK itu dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2021.

Dalam LHP-nya itu, BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dalam sistem keuangan. Selain itu, mereka juga menemukan ketidakpatuhan terhadap perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2020.
‎‎
Pada catatannya tersebut, Panja Banggar banyak menyoroti temuan – temuan BPK di sejumlah perangkat daerah. Perangkat daerah itu di antaranya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan yang memang melekat pada mereka sejak dilantik sebagai perwakilan rakyat, permintaan mereka itu sepertinya sah – sah saja. Fungsi pengawasan itu memang diatur melalui pasal 365 (c) dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan setelahnya.‎ Terakhir, UU itu dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014.

Sayangnya, dalam konteks rasa keadilan, permintaan mereka itu terasa cukup menggelitik nurani. Mengapa demikian?itu dikarenakan ‘kelupaan’ mereka untuk mengkritisi kondisi keuangan Sekretariat DPRD pada tahun 2020. Padahal, temuan BPK di Sekre‎tariat ‎DPRD, yang bertugas melayani mereka merupakan yang tertinggi di antara perangkat daerah lainnya.

Tak tanggung – tanggung, temuan BPK di Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp2,3 Miliar. Penyebabnya, kelebihan pembayaran dalam sejumlah kegiatan di tahun tersebut.

Kelebihan pembayaran itu di antaranya meliputi uang harian, uang rep‎resentasi, perjalanan dinas, biaya penginapan, biaya transportasi. Di halaman 39 di LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan BPK itu juga tegas disebutkan bahwa Sekretaris DPRD ‘harus’ memroses dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar tersebut.

Dengan ‘kelupaan’ mereka atas besarnya nilai temuan di Sekretariat DPRD, tak salah rasanya jika publik kecewa dengan sikap mendua dari para wakil rakyat tersebut. Bagaimana bisa mereka di satu sisi lantang bersuara mengenai sanksi pada perangkat daerah lainya, sementara di sisi lainnya mereka malah ‘mengabaikan’ persoalan sama di internal mereka.

Kini, publik mulai berpikir bahwa jangan – jangan kelupaan’ mereka terkait temuan di Sekretariat DPRD itu bukanlah sebuah kekhilafan melainkan langkah untuk menutupi kegagalan mereka dalam fungsi pengawasan di sekretariat mereka. Jika memang demikian, berarti mereka telah gagal memberikan teladan yang baik bagi perangkat daerah yang mereka awasi maupun rakyat yang telah memilih mereka.

  • Bagikan