Beranda Hukum Ganti Rugi Lahan Tol: Ini Usul KPKAD agar tak Ada Warga Pingsan...

Ganti Rugi Lahan Tol: Ini Usul KPKAD agar tak Ada Warga Pingsan di Depan Presiden

1230
BERBAGI
Mau Mengadu Ganti Rugi Lahan, Seorang Ibu Terobos Paspampres, Simpuh di Kaki Jokowi, Lalu Pingsan
Mau Mengadu Ganti Rugi Lahan, Seorang Ibu Terobos Paspampres, Simpuh di Kaki Jokowi, Lalu Pingsan

TERASLAMPUNG.COM —  Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka,menanggapi insiden seorang ibu yang pingsan di depan Presiden Jokowi, di Natar, Lamsel, Jumat, 8 Maret 2019, saat hendak mengadukan lahannya yang belum mendapatkan ganti karena diterjang proyek jalan tol.

Menurut Ansori, peristiwa itu tidak akan terjadi jika ada peraturan presiden seperti Perpu, Perpres, atau Kepres tentang bayas waktu penyelesaian secara hukum apabila ada sengketa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BACA: Seorang Ibu Terobos Paspampres, Simpuh di Kaki Jokowi, Lalu Pingsan

“Dengan PERPU/PP/PERPRES/KEPRES) yang akan diterbitkan, dijamin tidak ada lagi masyarakat yang pingsan di depan Presidennya,” kata Ansori, Minggu, 10 Maret 2019.

Ansori menilai, seorang ibu pingsan saat peresmian Jalann Tol Trans Sumatera di depan Presiden adalah sangat memilukan.

Meskipun ibu ini diduga hanya penggarap, kata Ansori, tetapi ada pesan yang tersirat kepada Presiden agar ada langkah hukum percepatan penyelesaian persoalan ganti rugi jalan tol.

“Pengadilan  tidak berani mengambil langkah percepatan penyelesaian hukumnya karena alasan tidak ada payung hukumnya,” katanya.

Menurut Ansori, regulasi ini (Perpu, PP, atau Perpres) yang akan diterbitkan tentunya akan menjadi penyempurna isi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Dengan mengatur batas waktu mekanisme penyelesaian sengketa antar warga atau dengan instansi pemerintah dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan akan memudahkan akses pembebasan lahan tol Sumatera hingga Aceh, sehingga tidak ada lagi yang pingsan di depan Presiden,” katanya.

Disamping itu, kata Ansori, regulasi ini (PERPU/PP/PERPRES/KEPRES) yang akan diterbitkan dapat digunakan oleh Pemerintah (Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati) untuk kepentingan yang sejenisnya (pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum lainnya), sehingga Pengadilan memiliki batas waktu dalam penyelesaian hukumnya serta ada kepastian hukum dan pembebasan tanah akan menjadi Clear and Clean (selesai dan tuntas).

“Harus kita pahami bahwa dana konsinyasi (ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan itu), bunganya tidak menambah hak dari warga (jumlah ganti ruginya tidak berubah), tetapi kembali ke kas negara dan setiap tahunnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Karenanya, setiap Pengadilan yang dititipi uang konsinyasi akan membuat laporan rasionalisasi atas konsinyasi ini setiap tahunnya, ujungnya konsinyasi ini menjadi beban dan pekerjaan baru yang seharusnya tak penting,” kata pengajar di Poltekkes Tanjungkarang ini.

 

Loading...