Beranda Ekbis Bisnis Gapensi Dukung Orang Asing Bisa Punya Hak Milik di Indonesia

Gapensi Dukung Orang Asing Bisa Punya Hak Milik di Indonesia

207
BERBAGI
Grand Sungkono Lagoon PP Properti (ilustrasi/bareksa.com)

TERASLAMPUNG.COM- Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyambut baik kebijakan baru pemeriintah Indonesia tentang  kepemilikan warga negara asing terhadap properti. Kebijakan itu akan memperbesar pasar sektor konstruksi nasional.

“Kami melihat pasar konstruksi akan semakin seksi. Masalahnya, kita ini siap atau tidak,” ujar Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Kamis (25/6).

Andi mengatakan, sebelum ada regulasi ini, pasar konstruksi diproyeksikan tumbuh sebesar 14,26% atau mencapai Rp 446 triliun pada tahun 2015. Sektor ini menjadi sangat menggiurkan mengingat pemerintah tengah menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur. Sektor ini semakin moncer lagi dengan adanya kepemilikan asing di sektor properti.

Andi mengatakan, pasar konstruksi nasional mencapai nilai US$ 267 miliar pada 2014.  Nilai tersebut berada jauh di atas negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.  Bahkan nilai pasar Indonesia berada diposisi terbesar keempat di Asia, meski masih di bawah Tiongkok dengan US$ 1,78 triliun, Jepang US$ 742 miliar, dan India US$ 427 miliar.

Dia menambahkan, terdapat 138 jenis industri yang terkait langsung dengan industri properti. Salah satunya adalah konstruksi. Sebab itu, sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena mempengaruhi perekonomian negara dan merupakan kontributor  bagi pembangunan infrastruktur.  Tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan angka pertumbuhan ekonomi  sebesar 5.8% dengan sektor infrastruktur sebagai faktor pendorong utama.

Sementara itu, saham sektor konstruksi, properti dan real estate memimpin menguatan di Bursa Efek Indonesia.  Kenaikan sektor konstruksi dan properti terjadi seiring dengan berita disetujuinya kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNI).

Meski demikian Andi mengingatkan, pasar konstruksi nasional saat ini butuh proteksi. Pasalnya, demikian seksinya, pasar konstruksi ini tengah menjadi incaran pelaksana konstruksi luar dan tenaga kerja asing.

Kontraktor dan tenaga kerja ini tinggal menunggu diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA)  pada awal 2016 nanti. Pada bagian lain, daya saing sektor konstruksi nasional masih sangat rendah.

Andi memaparkan, misalnya sumber daya manusia konstruksi nasional sebesar 60% didominasi kelompok buruh. Tenaga sektor konstruksi berkategori terampil dan ahli, masing-masing baru berkisar 30% dan 10%. Pada sisi lain, kontraktor nasional belum cukup kuat bersaing dengan kontraktor luar sebab masih terkendala modal usaha dan akses teknologi.

Teten Masduki, anggota Tim Komunikasi Presiden mengatakan kebijakan baru itu saat ini belum berlaku karena baru sebatas usulan dari DPP Real Estate Indonesia (REI). Namun, kata Teten, pada 23 Juni 2015 lalu Jokowi menyetujui usulan tersebut.

Menurut Teten,  untuk mewujudkan rencana tersebut pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

“Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP Real Estate Indonesia (REI) dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” kata Teten di Jakarta Selasa (23 Juni 2015)
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung usulan Real Estate Indonesia (REI) yang menginginkan warga negara asing (WNA) dapat memiliki properti di Indonesia.

sumber: investordaily.com/ bisnis.com

Loading...