Beranda News Nasional Gedung Keluarga Cendana yang Jadi Kantor Partai Berkarya Disita

Gedung Keluarga Cendana yang Jadi Kantor Partai Berkarya Disita

141
BERBAGI
Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (kedua kiri), Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (kedua kanan), kader baru Partai Berkarya Titiek Soerharto (tengah), dan sejumlah kader partai berfoto bersama saat jumpa pers di Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto, Yogyakarta, Senin, 11 Juni 2018. (Foto: Antara via TEMPO)

TERASLAMPUNG.COM — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita Gedung Granadi milik Keluarga Cendana. Gedung tersebut saat ini menjadi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diketuai oleh Tommy Soeharto.

“Sudah resmi dilakukan penyitaan,” kata Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan PN Jakarta Selatan, Achmat Guntur, melalui pesan singkat, pada Senin, 19 November 2018.

Guntur menjelaskan penyitaan gedung yang kini menjadi kantor DPP Partai Gerindra itu dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Agung atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana. Terkait nilai aset gedung, kata Guntur, masih akan menunggu hasil penilaian dari tim Appraisal Independen yang ditunjuk.

Terkait penyitaan tersebut, kuasa hukum Keluarga Cendana, Erwin Kallo, menegaskan pemilik gedung itu bukan Keluarga Cendana saja.

“Yang perlu diketahui Gedung Granadi itu bukan milik Yayasan Supersemar. Seharusnya dia (PN Jakarta Selatan) cari tahu gedung itu pemiliknya berapa orang dan siapa saja,” ujar Erwin saat dihubungi, Senin, 19 November 2018.

Erwin mengatakan, Gedung Granadi bukan milik Keluarga Cendana saja. Banyak pihak lain, kata dia, yang turut menjadi pemilik gedung tersebut.

“Kalau ada orang lain di dalamnya, bagaimana bisa disita seluruh gedungnya? Kecuali kepemilikan yang tergugat 100 persen,” kata Erwin.

Apalagi, kata Erwin, tidak ada pemberitahuan dari PN Jakarta Selatan. Diakui Erwin, PN Jakarta Selatan sempat mendatangi Gedung Granadi pada 2017, memberitahu soal adanya rencana untuk menyita gedung tersebut. Namun, akhirnya tidak jadi karena status kepemilikan bersama.

“Bawa-bawa Pak Tommy Soeharto. Beliau mah menyewa di situ,” katanya.

Yayasan Supersemar sebelumnya digugat oleh Kejaksaan Agung secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewenangan dana beasiswa pada berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai serta dipinjamkan kepada pihak ketiga.

Pada tingkat pertama, 27 Maret 2008, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan‎ gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar US$ 105 juta dan Rp 46 miliar. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 19 Februari 2009.

Begitu pula pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI‎ Jakarta pada Oktober 2010. Namun, ternyata terjadi salah ketik terkait jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Yayasan Supersemar kepada pemerintah.

Jumlah yang seharusnya ditulis sebesar Rp 185 miliar menjadi hanya Rp 185 juta, sehingga putusan itu tidak dapat dieksekusi. Kejaksaan Agung pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada September 2013 dan permohonan PK tersebut dikabulkan oleh MA dan memutuskan Yayasan Supersemar harus membayar ganti rugi ke negara sebesar Rp 4,4 triliun.

Sebelum penyitaan terhadap Gedung Granadi, PN Jakarta Selatan juga telah melakukan penyitaan atas sejumlah aset berupa Gedung Granadi yang berada di Jalan HR. Rasuna Said kav 8-9 blok X-I, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Aset lainnya yang disita adalah sebidang tanah seluas 8.120 meter persegi yang berlokasi di Jalan Megamendung Nomor 6 Rt 3/3, Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor‎.

Hingga saat ini, dari Rp 4,4 triliun yang harus dibayarkan oleh Yayasan Supersemar kepada negara, baru Rp 243 miliar nilai aset yang berhasil disita oleh negara.

Adapun pendiri Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, menegaskan bahwa Gedung Granadi yang disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah kantor DPP Partai Berkarya.

“Kantor DPP Partai Berkarya adanya di Jl Antasari no 20 Cilandak Jakarta Selatan,” ujar Badaruddin melalui keterangan resmi, Senin, 19 November 2018.

Sedangkan perihal penyitaan, kata Badaruddin, telah lama disampaikan dan diributkan sejak Juli 2018 lalu. Kedua belah pihak, Yayasan Supersemar dan Kejaksaan Agung yang bersengketa sedang melakukan konsolidasi melalui jalur hukum.

Badaruddin pun menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tidak ada sangkut paut dengan sengketa Yayasan Supersemar.

Tempo.co

Loading...