Gempur Lampura Minta Perbedaan Data Penerima Insentif Covid-19 Diusut

  • Bagikan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–LSM Gempur Lampung Utara meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti perbedaan data antara BPK dan Dinas Kesehatan seputar realisasi insentif Covid-19 ‎untuk para tenaga kesehatan. Tujuannya supaya persoalan itu tidak menjadi bola liar yang ‎semakin menggerus kepercayaan publik.

“Aparat penegak hukum harus segera merespon perbedaan data tersebut supaya persoalan ini menjadi terang – benderang,” tegas Ketua DPC LSM Gempur Lampung Utara, ‎Ahmad Syaripudin, Selasa (2/3/2201).

Selain untuk membuat persoalan itu menjadi jelas, penyelidikan atas permasalahan tersebut juga untuk membangun kembali kepercayaan publik Lampung Utara pasca OTT mantan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Diakui atau tidak diakui, kepercayaan warga Lampung Utara kepada pihak eksekutif telah menyentuh titik nadir akibat ‎peristiwa OTT tersebut.

“Mayoritas publik tentu lebih percaya pada hasil audit BPK. Jadi, hendaknya persoalan ini segera disikapi agar tidak semakin menggerus kepercayaan publik,” tandasnya.

Jumlah tenaga kesehatan penerima insentif Covid-19 Lampung Utara diduga tidak sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2020. Perbedaan jumlah itu terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020.

Berdasarkan keterangan mantan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia ‎Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Jaruan Tamam di hadapan Sekretaris Dinas Kesehatan, Hendri US, tenaga kesehatan penerima insentif ‎yang menangani Covid-19 pada bulan Juni berjumlah 109 orang, sedangkan total tenaga kesehatan penerima insentif yang sama di bulan Juli berjumlah 31 orang.

“‎Total anggaran insentif untuk bulan Juni 562.453.000. Untuk bulan Juli, total anggarannya sebesar Rp142.500.000,” kata Jaruan, Senin (1/3/2021).

Menariknya, apa yang disampaikan oleh Jaruan itu ternyata tidak sesuai dengan LHP BPK. Untuk bulan Juni, realisasi jumlah tenaga kesehatan penerima insentif ada 127 orang dengan total angaran sebesar Rp562.483.000. Adapun untuk bulan Juli, total tenaga kesehatannya hanya 37 orang dengan anggaran sebesar Rp142.500.000.

Merujuk pada data LHP ‎dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 itu maka terdapat selisih jumlah tenaga kesehatan sebanyak 24 orang (Juni-Juli). ‎Lucunya lagi, total anggaran untuk kedua bulan tersebut ternyata lebih besar atau sama meski jumlah tenaga kesehatannya lebih sedikit dari hasil audit BPK.‎

stelah konten
  • Bagikan