Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Utara mendesak pihak legislatif untuk segera mengesahkan peraturan tata tertib tentang pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati yang hingga kini masih berkutat di tahap pembahasan. Dengan demikian, pelaksanaan Pilwabup dapat segera dimulai seiring dengan disahkannya tatib tersebut.
“Kami minta wakil – wakil rakyat kami yang di sana segera mengesahkan tatib Pilwabup tersebut,” kata Humas GMBI Lampung Utara, Rani Satria dalam rilis yang diterima Teraslampung.com, Senin (23/8/2021).
Rani mengatakan, keberadaan peraturan tata tertib itu sangatlah penting dalam pelaksanaan Pilwabup mendatang. Tanpa itu, seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pilwabup belum dapat dimulai.
“Pengesahan Tatib itu menjadi bukti keseriusan dari DRPD Lampung Utara dalam pelaksanaan Pilwabup mendatang,” jelasnya.
Selain menuntut pengesahan peraturan itu, mereka juga meminta seluruh pihak terkait untuk lebih serius dalam menyelesaikan mengawal persoalan ini. Persoalan ini harus segera dituntaskan supaya laju pemulihan keadaan Lampung Utara dapat berjalan dengan cepat.
“Sudah sembilan lamanya polemik Pilwabup ini tak jelas kesudahannya. Padahal, kalau memang mereka lebih serius, saat ini posisi itu sudah terisi,” kata dia.
Sebelum GMBI, akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Utara, Suwardi telah terlebih dulu mengkritik lambannya proses pemilihan wakil bupati. Menurutnya, semua itu timbul akibat ketidakseriusan dari para elite di daerahnya.
“Kesan saling lempar tanggung jawab sangat kentara dalam polemik Pilwabup. Jadi, tidak salah rasanya jika para elite Lampura dianggap tidak cukup serius dalam hal ini,” kata Suwardi.
Penilaian ketidakseriusan para elite yang disampaikannya itu terlihat jelas dalam sejumlah hal. Pertama, belum jelasnya kesiapan dana Pilwabup dari pemkab. Kedua, belum jelasnya jadwal pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Tertib Pilwabup Lampura yang sedang digodok oleh Panitia Khusus. Terakhir, belum adanya komunikasi dari partai politik seputar calon.
“Mungkin semua itu karena posisi Wabup Lampura ini dianggap kurang seksi mengingat kondisi Lampung Utara yang sedang terpuruk,” paparnya.
