Beranda Ruwa Jurai Gubernur Diminta Turun Tangan untuk Tuntaskan Masalah Pilkada Pesisir Barat

Gubernur Diminta Turun Tangan untuk Tuntaskan Masalah Pilkada Pesisir Barat

189
BERBAGI
Yusdianto
Akademikis Universitas Lampung Yusdianto saat memberikan penjelasan kepada para wartawan terkait Pilkada Pessir Barat, di Kantor PWI Lampung, Sabtu (30/5/2015).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Akademikus Unila Yusdianto meminta agar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo bersama pihak terkait turun tangan  untuk menyelesaikan masalah Pilkada Kabupaten Pesisir Barat.

“Gubernur  dan semua pihak seharusnya diajak  duduk bersama menyelesaikan Pilkada Psisir Barat. Karena ini adalah kewajiban  gubernur . Banyak hal secara teknik yang dapat dilakukan maka hal ini akan tuntas,” kata Akdemisi Unila Yusdianto usai menjadi narasumber di  acara dialog publik yang digelar di PWI, Sabtu (30/5).

Menurut Yusdianto, Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 tidak akan mungkin dilakukan secara bersamaan di 8 Kabupaten/kota .

“Kalau bukan dilaksanakana pada  9 Desember maka  bukan Pilkada  serentak. Karena  infonya Pesoisir Barat baru tandatangan NPHD ,” katanya.

Yusdianto mengatakan KPU seharusnya memperhatikan bagaimana tahapan terakhir pada Pasal 58 bukan loncat ke kabupaten induk yakni KPU  Lampung Barat tetapi ada pasal pertama ada kewajiban  KPU  untuk membentuk  KPU  setempat.

“KPU Provinsi di tahun  2013– 2014 seharusnya   mementing pembentukan KPU Pesisir Barat  dan bukan condong cenderung pembentukan  KPU kabupaten yang lain,” katanya.

Menurut Yusdianto, UU sudah mengamanatkan bahwa pembentukan Pemkab  Pesisir Barat adalah salah satunya pembentukan KPU Pesisir Barat.

“Saat itu KPU Lampung seharusnya  langsung membentuk KPU  Pesisir Barat , tetapi ini justru  mempending dan condong membentuk  KPU kabupaten/kota lain. Kenapa hal ini dilakukan. Sudah hampir 3 tahun kenapa tidak tuntas,” jelasnya.

Sekarang yang harus dilakukan adalah kendali dipegang KPU Provinsi Lampung , kemudian KPU Provinsi Lampung  membentuk KPU Pesisir Barat. “Jangan jangan  yang ditandatangani  adalah cek kosong hanya ada dalam nota tapi dalam anggran nol. Sementara itu KPU  sudah harus ready dibulan enam/Juni,” jelasnya.

Menurut Yusdianto, KPU Provinsi Lampung dalam hal ini  mengabaikan secara prosedur peraturan yang mereka  buat sendiri  dan sengaja mereka menjadikan sebagai polemik. Seharusnya KPU  yang membenahi dari awal ketika jaman Pejabat Bupati  Kherlani  harusnya didorong sehingga sudah selesai pembuatan sekretariat  KPU Pesisir Barat.

“Bagi saya wajar saja kalau hal itu terjadi karena seharusnya semua pihak diajak  kerjasama termasuk gubernur harus turun tanga untuk menyelesaikan masalah Pilkada Pesisir Barat,” katanya.

Mas Alina Arifin

Loading...