Gubernur Lampung Tambah Dana Pendamping PKH Rp1 Miliar

Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berkomitmen menggelontorkan dana dukungan tambahan Rp1 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 di Provinsi Lampung. Dana tersebut dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017 sebagai dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada pendamping dan operator PKH dalam penanggulangan kemiskinan.

PKH Provinsi Lampung membidik 382.190 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu merupakan penambahan 161.629 KPM di 2017. Program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM khususnya biaya pendidikan dan kesehatan.

“Para pendamping dan operator PKH memiliki andil yang cukup penting bagi kesejahteraan rakyat. Para petugas inilah yang akan membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangaan yang ada dimasyarakat, mereka inilah yang akan menjadi garda terdepan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan,” kata Gubernur M. Ridho Ficardo saat menutup acara pemantapan pendamping dan operator PKH, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Jumat (2/6/2017) malam.

Gubernur meminta agar para pendamping dan operator memastikan anak-anak dan keluarga Indonesia mendapat pendidikan dan kesehatan yang layak. “Percuma saja kita memiliki fasilitas infrastruktu yang baik, jika tidak didukung dengan keberhasilan masyarakatnya,” kata Gubernur.

Gebernur berharap para petugas dalam mengemban tugas memiliki jiwa yang tegar, karena perjalanan sebagai petugas tidak mudah. Di lapangan, kata Gubernur, pasti menemui tantangan, hambatan, dan rintangan. Namun dengan ketekunan dan konsistensi, program penanggulanan kemiskinan ini dapat berhasil. “Bangkitkan harapan keluarga miskin sehingga mereka menjadi orang yang berhasil,” ujar Ridho.

Di akhir sambutannya, Gubernur Ridho berpesan kepada para pendamping dan operator PKH agar dapat mempertahankan dan menjaga nama baik Provinsi Lampung dengan bekerja sepenuh hati dan optimal. Gubernur meminta program ini dapat berjalan dengan baik dan angka kemiskinan dapat berkurang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan yakni 15,24% penduduknya berkatagori miskin. Angka ini setara dengan 912,34 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan penduduk miskinnya sebanyak 10.15 % atau 227,44 ribu jiwa.

Selama periode Maret 2016–September 2016, baik perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin. Di daerah perkotaan berkurang sekitar 5.95 ribu jiwa (3,55%), sedangkan di darah perdesaan berkurang sekitar 23,87 ribu jiwa (2,88%).

Penurunan angka kemiskinan tersebut, menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, sebagai salah satu akibat dari keberhasilan PKH di Provinsi Lampung. Menurut Sumarju Saeni, selain penurunan angka kemiskinan, Provinsi Lampung juga mengalami pertumbuhan ekonomi 5,15%.

Sedangkan Ketua Panitia Penyelenggara Mukti Ningsih dalam laporannya menyampaikan bimbingan pemantapan bagi para pendamping dan operator PKH berlangsung 30 Mei hingga 4 Juni 2017, diikuti 348 peserta. Kegiatan ini ditargetkan dapat menambah pengetahuan tentang implementasi pelaksanaan PKH dan Kebijakan PKH 2017. (