Gugus Tugas Pemprov Lampung Harus Jawab Kebingungan Masyarakat

  • Bagikan

TERASLAMPUNG.COM — Teraslampung bersama Jalin Krakatau menggelar diskusi online  via aplikasi Google Meet tentang virus corona atau Covid-19 pada 8, 12, dan 15 April 2020. Pada dua diskusi awal para peserta yang terdiri atas komunitas pembaca Teraslampung.com, akademisi, dan penggerak masyarakat mengeksplorasi persoalan penanganan Covid-19 di Lampung. Mereka antara lain: Budi Kurniawan (FISIP Unila), Deddy Mawardi (pengamat sosial), Rifki Indrawan (Jalin Krakatau, moderator), Wahyu Sasongko (FH Unila).

Pada diskusi ketiga (15 April 2020), diskusi menghadirkan dr. Aditya M. Biomed (Ketua IDI Bandarlampung), Wiyadi (Ketua DPRD Bandarlampung), dan Budi Kurniawan (akademisi FISIP Universitas Lampung). Peserta diskusi 1 dan diskusi 2 juga bergabung dalam diskusi ini. Peserta baru antara lain Andreas Andoyo (Pringsewu), Joko Purwanto (ketua perserikatan buruh), Irfan Musarin Kunang (Direktur Walhi Lampung), Bambang Pujiatmoko (penggerak isu sanitasi), Ahmad Rizani (Mitra Bentala).

Diskusi dengan tema kesiapan Kota Bandarlampung Menghalau Covid-19 ini juga tidak melulu membincangkan penanganan Covid di Kota Bandarlampung, tetapi juga aneka masalah terkini terkait penanganan Covid-19, termasuk masalah bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak virus corona.

Diskusi ini terbuka untuk publik.

Berikut ini rangkuman diskusi tersebut:

Sebulan lebih sejak kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia, hingga kini aneka persoalan masih terus membayangi penanganan Covid-19. Masalah tidak hanya menyangkut soal teknis penanganan Covid-19, tetapi juga soal penyebarluasan data, ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis, sosialisasi soal Covid-19 oleh aparat level provinsi hingga RT, pemantauan bagi para pendatang dari daerah merah Covid-19, dan jaminan ekonomi (bantuan sosial) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19.

Aneka persoalan itu, ada yang memang harus dituntaskan oleh pemerintah, tetapi ada juga yang bisa dibantu pemecahan oleh masyarakat. Dalam situasi serbasulit seperti saat ini, jelas pemerintah tidak bisa sendiri. Maka, penanggulangan Covid-19 pun harus diiringi kerelaan masyarakat untuk membantu. Bentuk bantuan riil bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu memulai dari lingkungan kita sendiri, dari level RT.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebarluasan Covid-19? Tentu banyak, tergantung kemampuan. Yang punya kelebihan rejeki bisa melakukan donasi. Yang memiliki informasi valid bisa menyebarluaskan informasi valid itu kepada masyarakat agar masyarakat makin tercerahkan dan tidak stres.

Kita bisa bersepakat untuk mendorong tumbuhnya Kampung Siaga Covid-19. Di Kampung Siaga itu warga yang baru datang didata, ditanya apa keperluannya. Kalau ia warga kampung setempat maka harus dipantau selama 14 hari. Kalau pendatang itu berasal dari daerah merah Covid-19 maka ia harus lapor ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas). Apa lagi jika suhu tubuhnya 38 derajat Celcius dan mengalami gejala seperti gejala orang yang terinfeksi Covid-19 (batuk, demam). Setelah itu ia harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Setelah karantina mandiri 14 hari perlu periksa kembali ke Puskesmas.

Hal-hal sederhana itu harus dipaksakan bisa diterapkan di tingkat kampung atau RT. Itu kalau kita tidak ingin terjadi “bom waktu”: tiba-tiba banyak kasus positif Covid-19 merebak di kampung. Kalau banyak warga kampung terkena Covid-19, semuanya akan repot. Sebab, satu orang akan berpotensi menulari keluarga satu rumah. Anggota keluarga kita yang ditulari Covid-19 secara berantai akan menulari warga lain yang sempat melakukan kontak langsung. Begitu terus sehingga diam dan pasti Covid-19 terus merebak di tengah-tengah masyarakat.

Setelah beberapa hari Pemprov Lampung memberlakukan tanggap darurat terkait Covid-19, perekonomian pun berjalan pelan. Pasar sepi, para pengojek online penghasilannya turun drastis, warga yang bekerja sebagai buruh, pekerja lepas, kelompok miskin kota makin kelimpungan karena tidak ada penghasilan. PHK pun tidak terhindarkan. Kelompok inilah yang sebenarnya rentan secara ekonomi.

Sayangnya, mereka belum tentu masuk dalam daftar warga miskin sehingga mereka bisa jadi tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebab itu, dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah harus bijak dalam menentukan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan. Karena jumlah orang miskin diyakini akan bertambah drastis, pemberian bantuan tidak bisa hanya mengandalkan data lama. Data harus diupdate meskipun dengan konsekuensi jumlah penerima akan jauh lebih banyak dan dana yang harus dikeluarkan akan jauh lebih besar.

Dalam situasi seperi ini, sangat disayangkan belum banyak perusahaan swasta dan BUMN atau BUMD yang membantu pemerintah daerah. Dalam pengadaan APD, misalnya. Masih banyak rumah sakit yang kekurangan APD.  Perusahaan besar, BUMN, dan BUMD semestinya juga bisa menyisihkan dananya untuk membantu warga yang perekonomiannya semakin sulit. Utamanya adalah kelompok masyarakat yang semula tidak terdata sebagai warga miskin tetapi menjadi miskin karena semua akses untuk mendapatkan penghasilan haruan tertutup atau terhenti karena pandemi Covid-19.

Dana-dana CSR yang selama ini kurang dirasakan masyarakat seyogianya bisa segera dicairkan dan dialirkan membantu pengadaan APD dan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Bagaimana kalau masyarakat menengah ke bawah mendatkan bantuan dobel? Dalam situasi sulit seperti ini hal itu tidak masalah, asalkan tidak ada satu pun warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan.

Kita bisa bersepakat bahwa pemerintah daerah harus terus didorong  untuk menangani kasus-kasus Covid-19 lebih baik lagi. Tidak hanya memperbaiki data yang kerap salah atau tidak sesuai dengan data pemerintah pusat, pejabat pemda dari level provinsi hingga kabupaten/kota juga harus didorong untuk lebih responsif mengantisipasi keadaan dan masalah terkait Covid-19.

Ketika jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) makin bertambah dan pasien positif Covid-19 makin banyak yang meninggal, pejabat daerah tidak boleh mengatakan bahwa Lampung masih aman. Aman-tidaknya daerah tidak bisa diukur dengan jumlah kematian karena corona yang “hanya” 5 orang. Satu orang meninggal pun mestinya itu menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dicarikan solusi terbaiknya.

Tak kalah penting adalah soal diseminasi informasi. Hingga menjelang akhir April 2020, masalah diseminasi atau penyebarluasan informasi kepada kelompok masyarakat tertaget terkait dengan pandemi Covid-19 masih belum berlangsung baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga masyarakat yang bingung untuk berbuat apa ketika terpaksa harus tetap berada di rumah sementera seharusnya mereka mencari nafkah di luar. Masih banyak pula warga yang bingung apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga atau saudaranya yang datang dari luar daerah Lampung.

Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Lampung dan kabupaten/kota harus bisa menjawab kebingungan masyarakat. Yang harus dilindungi tidak hanya orang-orang di sekitar pasien Covid-19, PDP, atau ODP, tetapi juga kelompok rentan.

  • Bagikan