Guru Juga Makhluk Politik

  • Bagikan
Oleh Jauhari Zailani
©nefosnews.com
Ruang guru adalah
ruang pertemuan. Apa saja dapat menjadi bahan bincang, dari soal anak-anak di
rumah sampai anak-anak di kelas. Dari tahu, tempe, minyak goreng yang merangkak
naik, sampai  soal menyalahkan SBY yang
tak becus mengurus sembako. “SBY ni gimana, semua kacau. BBM naik, beras naik,
gas langka, gula naik, minyak naik. Kini Tahu dan Tempe naik juga. Nyesel aku, pilih SBY!”. Itulah serentetan
keluhan dan omelan rutin para guru, di ruang istirahat.
Siang itu ketika jam
istirahat,  beberapa guru riang gembira
memperoleh kalender  “kampanye” tahun
2008.  “Wah, ganteng juga nih calon
gubernur kita…” celetuk bu guru. Tangan kiri menimang kalender, matanya tetap
tertuju pada kalender ia menyeruput teh. Ia terkekeh-kekeh mendengar suara
sewot “ganteng sih, tapi… Lampung mau dibawa kemana?…” 
Kemudian disusul
suara ketus guru yang lain “daripada yang itu, masak kampanye pakai APBD,
pantes tunjangan guru yang seratus ribu gak nyampai ke kita…” Jadi, siapa
dong gubernur yang cocok untuk Lampung.? Tanya ibu yang langsing dan ayu  seraya berdiri. Diambut jawaban pak guru “..oalah
bu, sama saja. Nggak SBY atau Walikota kalau sudah duduk ya lupa. Kalau
kampanye janjinya sederet….tapi ya seperti lagunya.”. janji…janji tinggal
janji… “. Bapak guru yang baru masuk terus menyambut dengan lagu; “ ..memang
lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata… tinggi gunung seribu janji…
lain dibibir lain di hati… “ ruang guru berubah menjadi ruang canda ria.
Guru juga politisi.
           
Dari perbincangan
di atas,
guru seperti manusia yang lain, adalah makhluk politik. Melakukan interaksi
antara sesama guru, dan sebagai warga masyarakat. Secara personal, dia
mendengar dan  menyimak janji-janji
politik menjelang pemilihan umum, maupun pilkada. Dari berbagai siaran radio
dan televisi mereka mendengar nama-nama dan perilaku parpol. Ruang guru, dapat
menjadi media informasi yang dapat dipergunakan untuk bertukar informasi, atau mengonfirmasi
proses pilkada, calon gubernur, maupun parpol yang  sedang melakukan “dagang perahu”. Belum lagi
yang bisik-bisik dari mulut ke mulut; mereka tak henti-hentinya menyerap info
politik yang mereka dengar dari lingkunganya.  
Dari surat kabar
dan televisi mereka menyaksikan acara “kampanye” para kandidat. Sepanjang jalan
mereka melihat stiker di tempel pada mobil, becak, pohon, dan pagar. Aneka
warna spanduk dan baleho dari para calon dengan berbagai slogan dan
semboyannya. Di ruang guru mereka melihat foto terpampang pada kalender.
Disamping melihat, mereka juga berbicara, berekspresi seperti perbicangan
diruang guru tadi.  Karena  para guru itu juga merasakan, memikir, membandingkan,
memilah dan memilih. Pendek kata guru adalah sosok politik, karena sesungguhnya
guru adalah subyek politik. Bahkan guru adalah politisi.
Ruang kelas
adalah  ruang pertemuan. Presiden
Soekarno berkata “guru adalah pembentuk jiwa para murid. Guru memberikan kepada
muridnya apa yang dia miliki”. Soekarno menolak guru yang bertingkah seperti
komedi. Didepan anak ia hanya mentranfer apa yang ada di buku-buku. Dibelakang
itu ia seorang penindas, koruptor ataupun penipu. Suatu bangsa mengajar dirinya
sendiri. Sang guru berjiwa budak akan mendidik muridnya dalam roh penghambaan
dan penjilatan. Guru yang merdeka akan mendidik muridnya dalam suasana merdeka,
sama dan sederajat dengan dirinya. Jika ia berjiwa materialis, ia akan menindas
dan mengeksploitasi muridnya. Jika jiwa ksatria yang bersemayam dalam dirinya
ia akan mendidik dan melahirkan anak-anak muda pejuang.
 Ruang sosial adalah ajang
pengabdian. Perjalanan Indonesia adalah perjalanan guru. Era kebangkitan,
dokter-dokter muda menjadi guru bagi anak-anak disekitarnya. Era kemerdekaan,
guru menjadi komandan dan jendral di medan perang.  Setelah itu, guru adalah penyebar nilai-nilai
perjuangan, nila-nilai pembangunan di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke
Malaysia. Guru sedari awalnya memang efektif menjadi pelaku politik egaliter
dan humanisme, demokrasi dan nasionalisme, 
dan tentu saja sifat kesatria anak bangsa.
Olehkarena itu,
guru  dimana pun berada, secara personal,
guru adalah intelektual dan bahkan cendekiawan. Guru adalah makhluk yang bebas
dan sudah wajar jika berpolitik. Komunitas guru, mereka disebut sebagai
kelompok kepentingan. Sebagai kelompok profesional, sudah semestinya guru memperjuangkan
hak-hak personal dan hak profesionalnya. Mereka juga sudah seharusnya
memperjuangkan hak-hak  kolektifnya
sebagai guru maupun sebagai warga bangsa. Mereka juga tak bisa mengabaikan hak-hak
konstitusionalnya; dipilih dan memilih. Sembari terus menyebarkan semangat kepada
warga bangsa agar terus berjuang mengubah nasib, menyebarkan dan menebalkan
“rasa percaya”yang kian hilang.
Guru yang terpinggirkan
           
Dalam perjalanan
bangsa, guru adalah korban politik. Seperti awal kemerdekaan kita mengenal guru
Sudirman yang memanggul senjata, kemudian kita kenal sebagai Pahlawan Nasional
dan Jendral Besar. Kita juga mengenal Jendral Nasution yang buku Gerilya nya
menjadi bacaan wajib taruna di seluruh dunia. Nasution adalah peletak dasar Dwi
fungsi ABRI di akhir tahun lima puluhan dan dipraktekan di era Pak Harto.
Jendral Besar Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution sebelum tentara, adalah
guru sekolah. Singkatnya, pada awalnya guru begitu dikagumi oleh masyarakatnya.
Kemudian pada era Orde Baru, guru berubah wajah menjadi objek politik saja.
Aktor utama perjalanan bangsa adalah militer, birokrat, Golongan Karya, dan
pengusaha. Guru bukan lagi menjadi aktor utama. Tetapi mereka adalah pahlawan
tanpa tanda jasa. Haluan negara diatur ddan dikemudikan oleh orang-orang non
guru, dan tidak memiliki komitmen pada pendidikan. Ganti menteri ganti
kurikulum, ganti kebijakan.
           
Dari
“penghargaan” sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru posisinya kian terpuruk.
Di era otonomi daerah, guru menjadi obyek kepala daerah dan para politisi. Guru
diatur oleh orang-orang yang tidak mengerti dunia pendidikan. Guru ditempatkan hanya
sebagai Pegawai tanpa roh guru. Guru yang menjadi kepala sekolah, telah berubah
menjadi birokrat kecil. Yang lebih setia kepada birokrat struktural diatasnya
ketimbang kepada rekan-rekan guru. Maka, guru kehilangan identitas, karena guru
hanyalah obyek. Bukan lagi yang di gugu dan ditiru, tapi wagu dan saru. Tidak lagi menjadi rujukan teladan tetapi menjadi
bahan cemoohan. Apalagi ketika anak-anak pergi sekolah telah membawa mobil
mewah. Guru berdesak-desak d iantara   bau keringat mobil angkot. Guru tetap guru, meski muridnya telah menjadi jendral,
bupati, walikota, ketua DPRD, bahkan Gubernur. Guru kian terpinggirkan.
           
Kini di era
ketika pendidikan otonomi, apakah guru bisa lebih berdaya? Menurut hemat saya, guru masih dan mestinya berjuang dengan memanfaatkan celah dalam dinamika
politik lokal. Dari sekadar objek kepala dinas dan kepala daerah, menjadi
subjek yang aktif  menyampaikan aspirasi
selama penyusunan  APBD, atau menjadi
penyalur aspirasi pada parpol saat pilkada. Bahkan guru dapat mencalonkan diri
sebagai calon kepala daerah. Beberapa daerah telah membuktikan guru dapat
menjadi kepala daerah yang berprestasi. Bukankah guru begitu dekat dengan
“comberan masalah” rakyat dan bangsa?

Tapi simak ironi
ini; semua orang sadar mustahil negara dapat maju tanpa pendidikan. Guru adalah
kuncinya pendidikan. Tapi guru terus bermetamorfose dari Pahlawan dan jendral
besar bergeser menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kini Guru menjadi pengojek,
bahkan pemulung. Terus, siapa yang memperjuangkan nasib pendidikan dan nasib
guru? Berhentilah berharap. Tapi berjuanglah.

* Dr. Jauhari Zaelani, staf pengajar Universitas Muhammadiyah Lampung

  • Bagikan