Guru P3K

Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial pada Progam Pascasarjana FKIP-Unila

Menghadiri acara perhelatan organisasi guru terbesar dan tertua di republik ini pada tingkat provinsi, penulis  terharu dan terkesan. Haru, karena berjumpa dengan sejumlah guru yang dahulunya adalah mahasiswa penulis, sehingga seolah ajang bernostalgia bersama keluarga. Terkesan, karena acara ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi organisasi ditingkat pusat yang memberikan arahan tidak tedeng aling-aling, bahkan berbicara lugas, tegas, sesuai aslinya putra Nusa Tenggara Timur. Pada umumnya pejabat dari pusat jika memberikan arahan hanya bersifat normatif, bahkan sering absurd  karena naskah pidato sudah disiapkan panitia. Kali ini tidak, sehingga arahan lebih memiliki “roh” yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Sekalipun terkadang terkesan emosonal, tetapi itulah manusia, karena akan menjadi lengkap sebagai manusia jika juga menyertakan kelemahannya.

Menjadi sorotan tajam adalah beberapa istilah yang sekarang mengemuka di dunia pendidikan; salah satu diantaranya adalah istilah Guru P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai model ini adalah paling singkat perjanjian kerja atau kontraknya minimal satu tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan formasi. Tidak salah jika beliau mengganti istilah guru model begini tidak lebih sebagai petugas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Dari sudut pandang atau perspektif lain hal itu sah saja; oleh karena itu tulisan ini akan melengkapi perspektif itu dari pandangan yang juga berbeda. Terlepas juga dari pandangan bahwa ini adalah cara pemerintah menghindari untuk mengangkat tenaga kependidikan sebagai pegawai negeri, karena akan membebani anggaran negara. Tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, adalah sokoguru negeri ini setelah ekonomi dalam pengertian makro. Untuk yang ini pada kesempatan lain akan menjadi pokok bahasan tersendiri.

Oleh sebab itu, tidak salah jika kita melihat dari substansi filosofis keilmuan mengenai guru, maka profesi guru sekarang tidak lebih sebagai cleaning service yang bekerja di suatu perusahaan. Mental guru yang disiapkan pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagai pahlawan pendidikan selama proses pembelajarannya, berubah menjadi “jongos” yang selalu cari muka kepada majikan agar kontraknya terus diperpanjang, dengan cara halal ataupun haram. Mereka akan bekerja bagaikan robot, karena roh pendidikan yang seharusnya hidup pada jiwanya, menjadi mati karena harus mengubah diri menjadi mental kuli. Padahal, dari sejak zaman Majapahit-Sriwijaya yang namanya guru itu adalah sosok teladan di sekitarnya, minimal bagi para muridnya.

Mereka akan mengejar penambahan kuwantitatif, tidak lagi perduli dengan kualitatif; dengan katalain proses mengumpulkan “cuan” lebih dikedepankan dibandingkan menjaga kualitas moral. Bisa dibayangkan guru model begini, demi merebut simpati “penilai” agar kontraknya diperpanjang tahun depan, maka dia akan berbuat apa saja, termasuk perbuatan tercelah sekalipun, asal mereka tetap mendapatkan kontrak di tahun depannya. Sisi lain ini merupakan celah para penentu kebijakan untuk berbuat nepotism, sehingga yang diperpanjang kontraknya adalah mereka yang ada pada garis perspektifnya; di luar itu, sekalipun berprestasi, otomatis akan tereliminasi.

Demikian halnya dengan kepala sekolah yang diangkat dari Guru Penggerak, untuk daerah-daerah tertentu mungkin bisa diberlakukan karena kekhususannya, namun jika akan dikenakan sebagai syarat mutlak untuk semua sekolah direpublik ini; tentu harus dikaji ulang. Perlu disadari bahwa untuk menjadi pimpinan lembaga pendidikan, seperti halnya sekolah, diperlukan pengalaman manajerial yang tidak singkat.

Seharusnya syarat sebagai prasyarat harus ditegakkan, sebagai contoh untuk menjadi kepala sekolah, seharusnya calon pernah merasakan menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah; baru mengikuti penjenjangan sebagai kepala sekolah. Sebab, di samping proses pemahaman akan administrasi akademik serta pendidikan, juga terjadi proses pematangan diri sebagai seorang “manajer” pendidikan. Dengan demikian ada proses pembelajaran mandiri yang secara alami akan terseleksi bagi mereka mereka yang memang memiliki kemampuan unggul. Oleh karena itu tidak jaminan seorang Guru Besar sekalipun, tanpa pengalaman, akan sukses menjadi Kepala Sekolah di suatu daerah perkotaan, apalagi pedesaan. Jika dibandingkan mereka yang tamatan Sarjana, tetapi memiliki “jam terbang” yang tingggi tentang pengelolaan Sekolah. Karena pengalaman yang terinternalisasi didalam diri seseorang, akan membuat kedewasaan seseorang dalam bidangnya semakin sempurna dan tumbuh kembang sebagai nilai. Nilai inilah yang menjadi pedoman tatalaku, yang oleh Ki Hajar Dewantara ditasbihkan sebagai “laku pendidikan”.

Tampaknya kita semakin jauh menyimpang dari ajaran budi yang telah ditanamkan oleh para pendahulu. Hubungan yang dikembangkan lebih kepada transaksional “sampean oleh opo, aku entuk piro” (anda dapat apa, saya dapat berapa). Tentunya ini akan membahayakan dunia pendidikan, karena akibat transaksional seperti inilah meruntuhkan marwah pendidikan yang sudah kita bangun bertahun-tahun.

Oleh sebab itu, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan atau lainnya, yang memiliki lembaga pendidikan sendiri, seyogianya perlu memikirkan membuat terobosan agar lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya memberikan “aliran baru” untuk kembali kepada khitah kita sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur. Bukan berhenti sebagai pengetahuan, akan tetapi harus didorong kepada penanaman nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari seperti yang termaktub dipembukaan undang-undang dasar kita.

Tampaknya penguasa yang ada tidak hirau dengan penanaman dan pelestarian nilai-nilai luhur yang merupakan warisan generasi pendahulu. Kecenderungan untuk menomorsatukan kualitas dengan ukuran “laku di pasar”, adalah orientasi saat ini. Pembentukan akan ahlak mulia hanya tinggal slogan di atas kertas. Bukti nyata yang dapat kita lihat adalah, lembaga yang dibangun dibawah presiden yang seharusnya bertugas meneruslestarikan nilai nilai luhur yang kita yakini, ternyata berhenti pada tataran konsep yang entah kapan teraplikasi dengan baik ditengah masyarakat, melalui pendidikan.

Selamat ngopi pagi….