Beranda News Kabar Desa Harapan Baru itu Bernama HKm

Harapan Baru itu Bernama HKm

1384
BERBAGI
HKm dengan tanaman utama kopi di Desa Tribudisyukur. (teraslampung.com/oyossarosohn)

Oyos Saroso H.N. |Teraslampung.com

Di tengah-tengah keprihatinan para aktivis lingkungan akibat ancaman pemanasan global, di Lampung kini muncul harapan tumbuh dan berkembangnya konservasi hutan berbasis masyarakat. Dengan mengusung semboyan”hutan lestari, rakyat sejahtera”, sejak tahun 2000 lalu sebanyak 6.537 keluarga petani yang tinggal di sekitar hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Mereka berinisiatif untuk kembali membangun hutan yang kondisinya sudah kritis akibat perambahan liar dan illegal logging. Caranya, tetap mendayagunakan lahan hutan kritis sebagai sumber penghasilan sekaligus melakukan konservasi.

Di lahan kritis itu, mereka menanam tanamam bertajuk rendah, bertajuk sedang, dan bertajuk tinggi. Selain menjadi sumber kesejahteraan petani, kini kawasan hutan lindung seluas 12 ribuan hektare di Register Bukit Rigis dan Register 34 Tangkit Tebak yang dulu kritis dan gersang berubah menjadi hutan yang kembali hijau.

Dalam program itu, masyarakat diberi izin sementara selama lima tahun untuk mengelola lahan kritis di hutan produksi dan hutan lindung. Syaratnya, mereka harus membentuk kelompok dan melakukan konservasi hutan. Kelompok tersebut juga harus memiliki sistem manajemen dan aturan organisasi yang baik.

Tiap tahun mereka akan dimonitor dan dievaluasi oleh sebuah tim yang terdiri atas kepala desa, pengelola sumber daya alam (PSDA) kabupaten, kepala unit penanggung jawab areal hutan, NGO lingkungan yang bertindak sebagai pendamping, dan forum petani.

”Meskipun mengelola tanaman di dalam hutan, mereka tidak boleh mendirikan rumah di hutan. Kini mereka sudah bernapas lega, karena Bupati Lampung Barat, Erwin Nizar, sudah memberikan izin HKM selama 25 tahun bagi kelompok masyarakat yang berhasil dalam program HKM,” kata Suhendri, mantan Direktur Eksekutif Keluarga Pecinta Lingkungan (Watala), Kamis(24/10/13).

Untuk mendapatkan izin mengelola hutan, ada empat tahap yang harus dilalui petani: pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan aturan dan rencana kerja kelompok, dan pengajuan proposal perizinan. Tiap kelompok terdiri atas 50-an petani dengan luas garapan berbeda-beda.

Para anggota kelompok itu hanya punya hak kelola sehingga tidak boleh memperjualbelikan lahan. Mereka akan dimonitor dan dievaluasi tiap tahun. Jika evaluasi menunjukkan mereka gagal melakukan konservasi dan melanggar aturan, izinnya dicabut.

Loading...