Beranda News Kabar Desa Harapan Baru itu Bernama HKm

Harapan Baru itu Bernama HKm

1483
BERBAGI

Suhendri mengatakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan hutan dari kerusakan yang lebih parah. Sebab, selama berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sekitar hutan.

“Mereka menyaksikan sendiri aksi illegal logging, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, dengan adanya program HKm, mereka turut menjaga hutan dan tak segan-segan untuk menangkap pelaku illegal logging,” kata Suhendri.

HKm di Lampung Barat merupakan salah daerah proyek percontohan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pemerintah Lampung Barat pula yang menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan izin pengelolaan hutan kepada masyarakat selama 25 tahun.

Lampung merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mengembangkan program HKm. Program HKm itu sendiri merupakan kebijakan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang didasarkan pada SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.677/Kpts/1998, yang kemudian diperbarui dengan SK No. 31/Kpts/2001.
Meskipun hasil evaluasi menunjukkan program HKm berhasil, menurut Suhendri, di lapangan masih ada hambatan untuk membangun kembali  hutan yang sudah kritis, terutama di kawasan taman nasional dan taman hutan rakyat.

Di Lampung ada dua taman nasional dan satu taman hutan rakyat yang lahannya sangat kritis akibat perambahan liar dan illegal logging.Yaitu Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur (125 ribu hektare, 60 persen rusak), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (365 ribu hektare, 40 persen rusak), dan Taman Hutan Rakyat Wan Abdur Rahman di Bandarlampung (22 ribu ha, 40 persennya kritis).
Tidak mudah bagi Watala—NGO lingkungan yang selama ini mendampingi warga—untuk meyakinkan pemerintah bahwa masyarakat mampu mengelola hutan.

”Awalnya, pemerintah daerah khawatir jika hak mengelola diberikan kepada masyarakat akan menyebabkan perubahan fungsi dan dan status hutan. Namun, setelah akses kepada masyarakat itu benar-benar diberikan,” kata Suhendri.

Provinsi Lampung yang memiliki luas 3,3 juta hektare, 32 persennya atau 1,4 juta hektare merupakan areal hutan. Lebih dari 65 persen dari total luas hutan di Lampung kini kritis.

Laporan Bank Dunia 2007 yang menyebutkan Indonesia meripakan penyumbang karbon dioksida (C0) ketiga di dunia akibat pembukaan hutan dan illegal logging itu memang menyakitkan. Akibat degradasi hutan yang tak terkendali, Indonesia pun kemudian dituding sebagai penyumbang pemanasan global ketiga di dunia

Loading...