Beranda Ruwa Jurai Mesuji Hari HAM, Ini Kritik Para Petani Moro-Moro kepada Pemerintahan Jokowi

Hari HAM, Ini Kritik Para Petani Moro-Moro kepada Pemerintahan Jokowi

568
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-Moro menggelar peringatan Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Se-Dunia, Minggu pagi, 10 Desember 2017.

Peringatan Hari HAM digelar untuk menyuarakan dan memperjuangkan perbaikan nasib rakyat dan bangsa Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani di perdesaan, yang masih hidup dalam kemiskinan, dibatasi hak-hak politiknya, dan hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk.

Aksi dimulai dari  Tugu Tani Simpang Asahan dalam bentuk pawai simpatik, orasi ilmiah dan mimbar bebas disepanjang jalan lintas Sumatera menuju ke titik akhir di Simpang D. Aksi diikuti oleh ribuan anggota PPMWS dan petani di Register 45 dengan mendapat pengawalan keamanan dari pihak Polres  Mesuji.

Dalam orasi politik Koordinator Aksi, Kadek Tike, menyampaikan bahwa kaum buruh dan kaum tani serta mayoritas rakyat Menolak Reforma Agraria (RA) Jokowi yang secara nyata tidak memberikan akses tanah bagi rakyat tetapi mempertahankan konsesi tanah yang luas bagi perkebunan dan pertambangan besar.

Menuru Kadek, Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial merupakan skema baru bagi perampasan tanah petani dan suku bangsa minoritas secara terselubung.

“Rakyat semakin kehilangan harapan memperbaiki keadaan hidupnya ditengah kebijakan pemerintah Jokowi yang tidak mampu mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga gas elpiji serta kenaikan tarif dasar listrik,” katanya.

Menurut Kadek, penyelesaian konflik agraria lewat skema kemitraan perhutanan sosial yang terus diusung oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji tidak menyelesaikan konflik agraria secara nyata.

“Kenyataannya seluruh kaum tani yag ada diregister 45 baik yang berasal dari luar mesuji dan maupun warga mesuji sejatinya benar-benar membutuhkan tanah untuk berproduksi dan hidup secara layak. Negara semestinya berpihak kepada rakyat mayoritas yang membutuhkan tanah sebagai akses hak untuk tinggal dan hidup sebagai manusia. Yang terjadi justru sebaliknya pemerintah mendukung upaya perusahaan yang dibantu oleh pihak kepolisian untuk merampas kembali tanah yg sudah diduduki oleh masyarakat tersebut.

Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Pusat AGRA, Sahrul Sidin, menyampaikan bahwa masyarakat secara umum menolak skema Kemitraan Perhutanan Sosial sebagai bagian dari Implementasi RA Jokowi.

“Menolak karena tidak ada posisi yang adil dari segi proses kerjasama maupun pelaksanaan serta hasil produksi kemitraan. Secara nyata pendapatan petani kemitraan dari sistem bagi hasil sangat tidak mencukupi  dimana hasil singkong pada tahun 2017 rata-rata petani hanya mendapatkan bagian Rp30.000/ton sehingga permusim panen (9-11 bulan) petani hanya mendapatkan penghasilan Rp 150.000-750.000 setelah dipotong modal,”katanya.

Menurut Sahrul, pendapatan tersebut sangat timpang dibanding pendapatan petani singkong non kemitraan yang mendapatkan penghasilan Rp. 9.000.000-12.000.000/ha selama 1 musim panen.  Apalagi seluruh biaya penanaman kemitraan yang dibiayai kemitraan ternyata dihitung sebagai hutang petani yang harus mereka bayar/cicil sebesar Rp 7.742.500 permusim tanam ditambah biaya provisi sumber daya hutan (PSDB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

“Praktik tersebut menjelaskan bahwa kemitraan tidak memberikan harapan hidup bagi petani yang menduduki lahan, sehingga kaum tani akhirnya akan terjerat hutang dan akan menyerahkan atau meninggalkan tanah tersebut dan inilah yang kami sebut sebagai perampasan tanah secara terselubung oleh RA Jokowi bagi perkebunan besar khususnya PT Silva Inhutani di Mesuji,” tandasnya.

Dalam momentum Hari HAM Sedunia masyarakat Moro-moro dan masyarakat di Register 45 menuntut diberikannya hak sebagai warga negara indonesia yaitu hak mendapatkan identitas kependudukan berupa kartu tanda Penduduk (KTP) oleh Pemkab Mesuji, hak kesehatan dan hak pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

“Kami juga menuntut kepada pihak kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Lampung dan Kepolisian Resort Mesuji untuk tidak ikut terlibat dalam penyelesaian konflik agraria, karena pada kenyataannya keterlibatan aparat kepolisian dalam Tim Terpadu Kemitraan Perhutanan Sosial justru mengintimidasi kaum tani dan berpotensi melakukan kriminalisasi atas kaum tani yang tidak mau ikut dalam skema kemitraan. Kami akan terus melakukan aksi setiap bulannya jika aparat kepolisian masih terlibat dan mengintimidasi kaum tani diregister 45,” Sahrul Sidin menegaskan.

 

Loading...