Hari Ini PPP Kubu Romahurmuzyi Gelar Muktamar

  • Bagikan
Muhammad Romahurmuziy (Ist)

SURABAYA, Teraslampung.com–Hari ini (Rabu, 15/10/2014) hingga 18 Oktober 2014, kubu Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy tetap akan menggelar Muktamar VIII PPP di Surabaya. Romahurmuziy mengklaim muktamar yang digelar pihaknya sah, meski di sisi lain pihak Surya Dharma Ali menganggap muktamar tersebut ilegal.

Dalam pernyataan tertulisnya, Romahurmuziy menegaskan beberapa pertimbangan yang mendasari keabsahan muktamar tersebut. Antara lain, pertama, muktamar yang digelar hari ini diputuskan dalam rapat Pengrus Harian Pusat pada 9 September 2014 yang agendanya pembentukan panitia muktamar.

Kedua, keputusan musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP di Bogor pada 23-24 April 2014  salah satu keputusannya adalah mengamanahkan kepada DPP PPP untuk menyelenggarakan muktamar paling lambat sebulan setelah pemilu presiden.

“Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 54 menyebutkan, Mukernas berwenang mengubah waktu penyelenggaraan muktamar. Ketiga, sesuai amanah AD PPP pasal 51 menyebutkan, penyelenggara muktamar adalah DPP PPP.” kata Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, Selasa (14/10).

Romy mengatakan, DPP PPP telah memutuskan pelaksanaan muktamar VIII di Surabaya sesuai hasil rapat PHP PPP. Keempat,kata dia ART PPP pasal 8 menyebutkan, dalam hal ketua umum berhalangan, maka digantikan oleh wakil ketua umum.

“Keputusan partai yang telah ditetapkan secara sah semestinya semestinya dijalankan. adanya pihak yang tidak setuju tas keputusan tersebut tidak dapat menggugurkan keabsahan,” katanya.

Kelima, keabsahan muktamar ditentukan oleh kehadiran peserta seperti pada pasal 23 ART PPP yakni lebih dari separuh jumlah DPW dan DPC PPP.

Menurut Romy, pada Selasa sore, jumlah peserta yang hadir dari DPW dan DPC sudah melampaui dari persyaratan dalam ART PPP.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Fernita menegaskan, keputusan Mahkamah Partai PPP mewajibkan islah di antara dua kelompok di PPP paling lambat sepekan setelah keputusan atau sampai Sabtu (18/10).

“Mahkamah Partai membuat keputusan agar dua kelompok di PPP melakukan islah sebelum menyelenggarakan muktamar. Kami menyatakan menghargai dan menerima keputusan tersebut,” kata Fernita.

Menurut Fernita yang berada di kelompok Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, keputusan Mahkamah partai itu sesuai dengan UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik serta sesuai dengan AD/ART partai.

Fernita mengatakan, Mahkamah Partai itu bersifat final dan mengikat. “Berdasarkan keputusan tersebut, jika ada kelompok yang menyelenggarakan muktamar sebelum melakukan islah, maka muktamar yang diselenggarakan batal demi hukum,” katanya.

Menurut Romy, Mahkamah Partai telah memberikan keputusan, antara lain menetapkan bahwa kepengurusan yang sah untuk mengadakan Muktamar VIII adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar VII pada 2011 lalu di Bandung.

Rapat Mahkmah pada Sabtu malam lalu juga dihadiri perwakilan dari 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang mewakili 942 dari 1.153 suara, Menurut Romy, itulah yang  menjadi syarat dilakukannya muktamar,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, mengatakan muktamar di Surabaya merupakan tidak lanjut dari keputusan sela Mahkamah Partai, yang diperkuat dengan keputusan final.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Suryadharma Ali tidak hadir di Surabaya, mantan koresponden harian umm Lampung Post di Kuala Lumpur itu mengatakan DPP menganut dasar kolektif kolegial.

Sementara itu, sejumlah sumber di DPP PPP menyebutkan KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen yang selama ini sikapnya sering dijadikan acuan pengurus DPP DPP sudah menyarankan dua kubu yang berseteru untuk islah (berdamai). Hingga Selasa malam (14/10) belum ada tanda-tanda bahwa kubu Romy dan Surya Darma Ali akan islah.

Bambang Satriaji/Aan

  • Bagikan