Hari Kesehatan Dunia, Para Remaja Kampanyekan Hak Seksual dan Bahaya Seks Bebas

  • Bagikan
Para remaja menggelar aksi dalam rangka Hari Kesehatan Dunua, di sekitar Tugu Adipura Bandarlampung, Senin sore (29/9/2014).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Untuk memperingati Hari Kesehatan Seksual Dunia, rayusan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa di  Bundaran Tugu Adipura Kota Bandarlampung, Senin sore (29/9).

Ratusan anak muda  yang tergabung dalam Aliansi Satu Visi Lampung itu mengampanyekan “Hak Seksual: Kesejahteraan Seksualitas”. Mereka juga menyuarakan keprihatinan terhadap maraknya seks bebas dan ancaman HIV/AIDS.

Dwi Hafsah Handayani, koordinasi aksi unjuk rasa dari Perkumpulan Keluarga Berancana Indonesia (PKBI) Lampung, mengatakan peringatan Hari Seksual Dunia kali ini adalah yang kelima kali digelar di Indonesia.

Menurut Hafsah, para pengunjuk rasa yang melakukan aksi sore tadi merupakan gabungan dari lintas komunitas dan lintas isu untuk  menyerukan hak-hak individu sebagai makhluk seksual yang belum terpenuhi.

“Ini juga sebagai bentuk kekhawatiran kami terhadap risiko yang terus menghantui kami. Mulai dari tingginya angka prevelensi HIV dan AIDS terutama di kalangan orang muda, tingginya angka kematian ibu akibat akses aborsi yang tidak aman,” kata Hafsah.

Selain di Lampung, Peringatan Hari Seksual Dunia juga digelar di Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua.
Menurut Hafsah, kesejahteraan seksualitas bermakna bahwa rakyat Indonesia harus mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi dari Negara.

“Pengakuan, perlindungan, pemenuhan atas pendidikan dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi harus diberikan kepada remaja, perempuan, dan kelompok yang mengalami ketidakadilan berbasis seksual dan gender. Yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), pekerja seks, komunitas yang hidup di jalanan, buruh, dan orang terinfeksi HIV dan korban kekerasan seksual,” kata Hafsah.

Direktur PKBI Lampung, Herdimansyah, mengatakan pada 2014 Pemerintah Indonesia  menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi Rakyat Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini menjadi satu dasar hukum perlindungan dan pemenuhan HKSR mulai di tingkat pusat hingga daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

“Peraturan itu memberikan mandat kapada pemerintah untuk memberikan pelayanan HKSR kepada masyarakat, sebagai sebuah langkah nyata dalam menurunkan angka risiko reproduksi dan seksual,” kata Herdimansyah.

Menurut Herdimansyah,  angka kematian Ibu yang cukup tinggi karena melakukan unsafe abortion bisa ditekan karena PP ini memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan tak diinginnkan (KTD) untuk mendapatkan layanan safe abortion.

“Hal itu juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  nomor.4 tahun 2005 tentang Aborsi. Korban  kekerasan seksual yang kemudian mengalami KTD dapat terpenuhi haknya untuk mengakses layanan safe abortion. Meskipun begitu, beberapa kalangan menilai bahwa PP ini masih memiliki kelemahan, terkait dengan keragaman seksualitas dan gender. Di pasal 26 ayat 2, orientasi seksual dimasukkan sebagai gangguan kesehatan,” kata Herdi.

  • Bagikan