Beranda Ruwa Jurai Mesuji Hari Tani Nasional, Petani-AGRA Moro-Moro Suarakan Nasib Para Petani

Hari Tani Nasional, Petani-AGRA Moro-Moro Suarakan Nasib Para Petani

229
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS)/ Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-moro telah melakukan Peringatan Hari Tani Nasional 24 september 2018 untuk menyuarakan dan memperjuangkan perbaikan nasib petani dan bangsa Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan, yang masih dibatasi hak-hak politiknya, dan masih hidup dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk.

Aksi berlangsung tertib dan Lancar dengan diiringi pengawalan dan pengamanan dari kepolisian Resort Mesuji yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mesuji.

Dalam orasi politiknya Kadek Tike menyampaikan Kaum tani secara umum menghadapi penderitaan yang jauh lebih parah. Jutaan keluarga masih hidup tanpa tanah, hanya menjual tenaganya secara murah sebagai Buruh Tani Harian Lepas (BHL).

Kaum tani kecil lainnya sekalipun memiliki tanah, pendapatannya jauh dari keperluan hidup, karena keterbatasan tanah, modal dan sarana produksi pertanian (Input Pertanian), serta harga komoditas produksi pertanian (Output Pertanian) yang sangat rendah dan tidak stabil.

Program “Pembagian Aset” yang juga disebut sebagai Reforma Agraria ala Jokowi dengan janji membagi tanah 9 juta hektar dan 12,7 juta hektar pada kaum tani, dalam kenyataannya hanya program sertifikasi tanah yang justru membuka peluang petani kehilangan tanahnya karena digadaikan/dijual dan terjerumus dalam Pasar tanah (Land Market) untuk mendapatkan modal dalam produksinya.

Reforma Agraria Jokowi-JK secara nyata bertujuan untuk melindungi konsesi perkebunan besar dan taman nasional dari kaum tani dan suku bangsa minoritas yang tidak bertanah serta pemukim dan penggarap hutan yang marah karena pengusiran yang masih terus berlangsung di seluruh Indonesia.

“Program Reforma Agraria” Pemerintah Jokowi tidak menyelesaikan masalah konflik kaum tani dan suku bangsa minoritas yang tidak bertanah, bertanah terbatas, tidak ber-modal dan menderita karena tidak stabil dan rendahnya harga komoditas pertanian secara berkelanjutan.

Menjelang peringatan Hari Tani ke-58 Presiden Joko Widodo (Jokowi)berencana mengeluarkan Perpres Percepatan Reforma Agraria.

Sahrul Sidin, Ketua AGRA Ranting Moro-moro, menyatakan bahwa masalah fundamental Perpres yang akan ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yakni tidak memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah apalagi menghapuskan masalah utama yakni monopoli tanah.

Menurutnya, sepuluh sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang termuat dalam draft Perpres tetap saja tidak menyasar tanah-tanah yang saat ini dimonopoli untuk perkebunan besar kelapa sawit dan karet milik swata maupun Negara, perkebunan kayu (HTI), pertambangan besar, Taman Nasional, dan Perhutani.

Pada prinsipnya tanah obyek reforma agraria tetaplah tanah-tanah sisa, tanah bekas HGU yang tidak diperpanjang dan sebagian lain adalah tanah-tanah rakyat yang dalam sejarahnya dirampas dan telah berhasil DIREBUT KEMBALI oleh rakyat yang saat ini dalam status konflik. Sehingga dalam waktu yang dekat Presiden Jokowi juga akan mengeluarkan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Daerah.

Perpres Percepatan Reforma Agraria salah satunya untuk payung dalam pelaksanan program “One Map” melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan pendekatan pemetaan partisipatif yang tujuanya memetakan seluruh tanah dan peruntukannya.

Selain itu, program tersebut akan mengembangkan E-Land yang menggunakan layanan teknologi NSDI (National Spatial Data Infrastructure) , Program ini didanai oleh Bank Dunia Group sebesar 200 juta USD sebagai kepentingan Kapitalis monopoli mengalirkan kapital dan mendukung reforma agraria pemerintah Jokowi.

Masalah kedua dari Perpres Percepatan Reforma Agraria terletak dalam penetapan subyek dan pengelolaan TORA. Subyek dalam Perpres Percepatan Reforma Agraria ada tiga, yakni: Badan Hukum, Orang Perorangan, dan Kelompok Masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama. Terlebih dalam subyek tidak memasukan penganguran sebagai subyek dari Reforma Agraria.

Sedangkan sistem pengelolaan dari TORA dilaksanakan berbasiskan klaster (cluster) agar dapat dikontrol melalui investasi, hutang, penetapan komoditas tanaman dan pasar hasil produksi. Artinya, penerima hanyalah ditempatkan sebagai tenaga kerja dalam Tanah Obyek Reforma Agraria.

Dengan demikian perpres Percepatan Reforma Agraria adalah peraturan pelaksanan dari Reforma Agraria Palsu Jokowi yang di kontrol kekuatan modal monopoli-AS untuk mempercepat perampasan tanah di Indonesia, termasuk didalamnya untuk mendukung proyek pembangunan Infrastruktur yang didanai oleh kapitalis monopoli asing dan merampas tanah-tanah Rakyat. Hal itu terjadi dalam proyek pembangunan bendungan Jatigede,

Pembangunan Bandara kertajati di Majalengka, Pembangunan Bandara di Kulonprogo, pembangunan jalan tol Siak-Dumai, pembangunan jalan tol Sepanjang Jawa, Sumatera dan di berbagai tempat lainya.

TL/Rl

Loading...