TERASLAMPUNG.COM — Persatuan Petani Moro-moro Way Serdang (PPMWS) dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Ranting Moro-moro yang tergabung dalam aksi Persatuan Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) akan melakukan aksi peringatan Hari Tani Nasional (HTN) di sepanjang jalan lintas Sumatera Kabupaten Mesuji dan menggelar Panggung Budaya, Senin (25/9/2017).
Aksi peringatan HTN merupakan agenda tahunan yang selalu dilakukan oleh organisasi tani sebagai momentum perjuangan Kaum tani diseluruh negeri.
“PPMWS/AGRA Ranting Moro-moro sangat berkepentingan dalam memperingati HTN karena pada kenyataannya penyelesaian konflik agraria antara kaum tani dan perusahaan perkebunan PT. Silva Inhutani hingga saat ini belum terselesaikan,” kata Kadek Tike, kordinator lapangan (korlap) aksi, Minggu (24/9/2017).
Menuru Kader, sejak peristiwa penggusuran 2011 dan meledaknya kasus mesuji diregister 45 serta terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk presiden pada saat itu hingga sekarang rekomendasi tim TGPF untuk menyelesaikan kasus agraria tidak dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.
“Aksi besok akan dimulai pukul 08.00 pagi dengan bentuk pawai simpatik kendaraan bermotor longmarch dari titik awal aksi di simpang Asahan (Tugu Tani Kabupaten Mesuji) menuju simpang D sebagai titik akhir aksi,” katanya.
Peserta aksi rencananya akan berjumlah 3.000-an anggota dan simpatisan organisasi, aksi akan dilanjutkan dengan menggelar panggung budaya yang akan di isi oleh graup band mineral dari jakarta, pembacaan puisi dan kesenian rakyat serta juga akan diisi dengan orasi-orasi politik.
Penampilan band mineral dalam panggung budaya besok menurut Kadek Tike adalah Lounching album baru “Krisis”. Harapannya, lewat musik dan seni budaya bisa memberikan penyadaran ke masyarakat tentang keadaan sosial yang terjadi. Band mineral selalu produktif menghasilkan lagu-lagu dengan tema dan realitas sosial yang ada khususnya keadaan masyarakat miskin dan kaum tani dipedesaan.
Kadek mengatakan momen HTN sangat penting bagi organisasi tani untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten. Penyelesaian konflik agraria lewat program Reforma Agraria yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi terbukti tidak menghasilkan solusi bagi kaum tani.
Program kemitraan yang dijalankan tidak adil baik dari segi proses, prosedur dan hasil bagi kaum tani. Kemitraan yang dijalankan saat ini merupakan skema perampasan tanah secara halus yang dibungkus dengan aturan-aturan yang mempersulit kaum tani mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.
“Kaum tani dipersulit untuk mendapatkan pengakuan atas tanah yang telah diduduki dan dikelola selama puluhan tahun, sangat berbanding terbalik dengan perusahaan yang ingin berinvestasi langsung mendapatkan izin dan dipercepat proses perizinannya oleh pemerintah,” katanya.
