Beranda Kolom Kopi Pagi Harum Wangi Uang Fee Proyek

Harum Wangi Uang Fee Proyek

2236
BERBAGI
Ilustrasi/Supriyanto

Oyos Saroso H.N.

“Iya tah?”, “Nggak mungkin!”, “Saya ikut mengaminkan….”

Itulah tanggapan pembaca, semuanya warga Lampung Utara, ketika teraslampung.com memuat berita bertajuk Plt Bupati Lampura Janji Hilangkan Budaya Fee Proyek, edisi Selasa, 15 Oktober 2019. Tanggapan pembaca bernada gado-gado. Ada yang optiimis mantan Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo yang kini didapuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara. Namun, tak kurang banyak yang merasa pesimistis atau meragukan Budi Utomo bisa keluar dari jerat nikmat harum wangi fee proyek.

Tidak ada studi mendalam tentang sejarah fee proyek dimulai di Indonesia. Namun, diyakini uang imbalan yang nilainya variatif sudah ada sejak zaman baheula. Sekarang tampak makin marak karena karena banyak pejabat yang dicokok KPK dan modus terbesarnya adalah fee proyek. Di sinilah pendapat Fadli Zon seolah menemukan kebenarannya: korupsi justru menjadi ‘oli’ pembangunan (detik.com, 30 Mei 2015).

Fadli Zon benar ketika faktanya menunjukkan bahwa segala urusan akan lancar jika ita memberikan tips atau hadiah, untuk bisa menjadi PNS harus nyogok ratusan juga, untuk menjadi kepala dinas dan kepala sekolah harus setor upeti, agar diberi proyek harus berbagi rezeki dengan para oknum lembaga pemilik proyek. Bahkan, dalam banyak kasus, sebelum proyek ada dan muncul di APBN/APBD pun sudah uang yang harus disetor.

Acap terjadi, untuk mendapatkan sebuah proyek fisik para pemborong harus setor di muka sekian persen (sesuai perjanjian lisan). Nanti kalau proyek selesai sang pemborong harus melunasi “utang” kepada pemberi proyek. Tak jarang, uang muka sudah disetor tetapi proyek tak kunjung diberikan. Itulah sebabnya sering ada aksi demo para pemborong. Ada juga “pemilik proyek” yang sial: diproses hukum oleh polisi karena dianggap melanggar hukum.

Kalau mau jujur, soal fee proyek sebenarnya tidak melulu menimpa para kontraktor besar yang mengerjakan proyek bernilai miliran rupiah hingga ratusan miliar. Proyek jasa seperti kerjasama pemerintah daerah dengan media massa pun ada fee-nya. Ada yang seikhlasnya, tetapi banyak yang “belah semangka”. Pemberi proyek jasa kerjasama sosialisasi pembangunan melalui media massa atau iklan advetorial bahkan ada yang mematok fee hingga 50 persen. Padahal, nilainya hanya Rp 5 juta hingga Rp10 juta. Untuk siapa fee itu? Konon untuk uang lelah para pegawai yang mengurus bidang kerjasama dan pak/bu bos (kepala dinas).

“Tradisi” itu sudah berlangsung lama. Dari tahun ke tahun seperti itu. Tidak ada protes, karena kalau protes tidak akan mendapatkan jatah. Begitulah, korupsi kecil-kecilan itu berkembang biak dan dianggap biasa saja alias wajar.

Kondisi seperti itulah yang membuat saya meyakini bahwa para pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK hanyalah pejabat yang sedang sial saja. Artinya, pejabat yang tidak (belum) kena OTT KPK bukan berarti sudah pasti bersih dan kalis dari permainan fee proyek. Soalnya jelas: uang fee itu wangi dan huenak

BACA: Kasus Fee Proyek Pemprov Lampung Rp14 Miliar, Polda Lampung Tahan Farizal
BACA JUGA: Uang Proyek Belum Dibayar, Para Kontraktor Lampung Utara Kembali Gelar Unjuk Rasa

 

Loading...