Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Hasil MCP KPK, Nilai Pemkot Bandarlampung Masih 26 Persen

Hasil MCP KPK, Nilai Pemkot Bandarlampung Masih 26 Persen

176
BERBAGI
Rakor dan supervisi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penagihan piutang pajak dan bermasalah di lingkungan Pemkot Bandarlampung bersama KPK RI, di ruang rapat Tapis Berseri, Selasa (2/7).

TERASLAMPUNG.COM — Hasil pantauan KPK RI melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkot Bandarlampung pada semester pertama capaiannya baru 26 persen.

Hal disampaikan oleh anggota tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Oding Juharudin dalam Rakor dan supervisi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penagihan piutang pajak dan bermasalah di lingkungan Pemkot Bandarlampung bersama KPK RI, Selasa (2/7) di ruang rapat Tapis Berseri.

“Nilai ini jangan sampai turun dibandingkan tahun lalu dan masih ada waktu perbaikan hingga bulan Desember,” harap Oding yang juga personal in charge (PIC) wilayah Lampung.

Dia juga menjelaskan nilai tertinggi didapat dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu nilainya 63 persen, sedangkan terendah Optimalisasi Pendapatan Daerah nilainya nol persen.

“Saya menduga hal ini (progress report dari SKPD) belum diupload oleh adminnya. Jika diperlukan kami siap membantu untuk mengingatkan agar admintnya disiplin,” ujarnya.

Menanggapi masih rendahnya MPC Kota Bandarlampung pada semester pertama, Walikota Herman HN menjelaskan hal itu disebabkan karena progressnya belum diunggah oleh Inspektorat.

“Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang belum diupload oleh Inspektorat,” jelasnya.

Dia optimistis pada tahun 2019 ini Pemkot Bandarlampung memperolaeh nilai yang baik melebihi tahun lalu.

“Ini kan masih semester pertama dan kita punya waktu sampai Desember untuk perbaikan-perbaikan, makanya saya optimis tahun ini akan melebihi tahun lalu,” kata Herman HN.

Sementara itu tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Dian Patria memberikan catatan kepada pemkot antara lain melengkapi laporan LHKPN, melakukan pencataan aset-aset yang bermasalah.

“Sekarang ini bagaimana meningkatkan kinerja, melakukan pencatatan aset-aset bermasalah, melengkapi laporan LHKPN yang kurang tiga karena kalau legislatif sudah 100 persen. Intinya yang kurang-kurang di administrasi itu mudah tinggal fakta di lapangan ini yang lebih penting,” jelas Dian.

Untuk diketahui dalam penilaian MCP KPK menentukan dengan tujuh indikator yaitu : tersedianya aplikasi perencanaan, dokumentasi Musrenbang, dokumentasi RPJMD, standar satuan harga, analis standar biaya, penganggaran APBD, integrasi perencanaan dan penganggaran.

Pemkot Bandarlampung pada tahun 2018 rangking dua dalam penilaian MCP dengan skor 79% di bawah Pemprov Lampung yang skornya 92%. Yang paling rendah adalah Kabupaten Lampung Utara 55%.

Dandy Ibrahim

Loading...