Heboh Dugaan ‘Minta Suap Rp 4 M’, Bupati Lampung Utara tidak Mau Beri Tanggapan

  • Bagikan
Kericuhan  terjadi saat rapat paripurna RAPBD Lampung Utara tahun anggaran 2014, Jumat malam (26/12/2015
Kericuhan  terjadi saat rapat paripurna RAPBD Lampung Utara tahun anggaran 2014, Jumat malam (26/12/2015

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Bupati Agung Ilmu Mangkunegara terkesan berhati – hati menjawab pertanyaan seputar dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp.4 miliar dari Fraksi di DPRD sebagai imbalan untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Utara tahun anggaran 2015. Ia tidak mau memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi ihwal permintaan uang dari fraksi di DPRD Lampung Utara yang tergolong suap itu.

“Ah, itu rahasia negara. RHS (rahasia) yah. Ok,” selorohnya sembari berlalu meninggalkan kerumunan awak media, di kantor Pemerintah Kabupaten Lampura, Rabu (31/12).

Rabu lalu (31/12) sebuah media cetak di Lampung melansir, permintaan uang sebesar Rp.4 Miliar inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab ‘alotnya’ pengesahan RAPBD Lampura tahun 2015. Pasalnya, permintaan uang yang besarannya cukup fantastis tersebut tak dapat dipenuhi oleh kalangan eksekutif sehingga berujung pada ‘macetnya’ pengesahan RAPBD. (Baca:  Inilah Jawaban Kenapa Semua Legislator PDIP, Demokrat, dan Gerindra Absen Bahas RAPBD 2015)

Di tempat berbeda, Sekretaris DPD PDIP Lampung Utara, Wirtajaya Putra,  membantah keras tudingan yang dialamatkan kepada anggotanya yang duduk di kursi legislatif.  Dengan tegas ia menyatakan  tudingan itu tidak benar dan hanya fitnah. “Enggak ada itu (minta uang sebagai deal meloloskan RAPBD). Fitnah itu!!” tegas dia, melalui ponselnya.

Dirinya meyakini, seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Lampura tak pernah meminta uang ‘imbalan’ dalam pengesahan RAPBD. Sebab, permintaan uang dalam pengesahan RAPBD merupakan salah satu bentuk kejahatan anggaran. “Kejahatan anggaran namanya itu. Enggak mungkinlah!” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua DPC Partai Gerindra Lampura, Farouk Danieal mengatakan dirinya akan mempertanyakan langsung ihwal tudingan permintaan uang sebagai bargaining untuk meloloskan RAPBD 2015 kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra termasuk Fraksi PDIP dan Demokrat. (Baca: Lampung Utara Rugi Besar karena RAPBD 2015 Ditolak Pemprov Lampung)

Sayangnya hal itu belum dapat terlaksana secepatnya lantaran baik anggota Fraksi Gerindra maupun anggota dua Fraksi lainnya tengah berlibur menyambut tahun baru. “Kami  mau kumpul dulu. Kami  mau tahu siapa yang pernah berunding urusan uang, dengan siapa, di mana, kapan, dan untuk siapa?” ujar dia.

Menurut Farouk, jika tudingan itu benar, selain akan menanyakan beberapa hal di atas, pihaknya juga akan bertanya kepada ke-20 anggota dari gabungan tiga fraksi tersebut siapakah penggagas pertama yang (diduga) minta uang tersebut. (Baca: Meski tak Kuorum, Sidang Pembahasan RAPBD Tetap Dilanjutkan)

“Kalau itu benar,  tentu ada tawar menawar dalam persoalan ini hingga bisa keluar nominal sebesar Rp.4 miliar. Kami mau tahu dulu inisiatif berunding itu dari siapa. Keluar omongan duit itu darimana. Kok bisa permintaannya sekian, pasti ada penawaran awal,” katanya.

Farouk menyatakan, jika tudingan itu benar adanya maka pihak pertama selaku penggagas ‘ide’ uang tersebut berarti telah mencoba melakukan ‘penyuapan’ kepada pihak kedua. Begitu pun sebaliknya, jika gagasan permintaan uang itu dilontarkan oleh pihak kedua maka hal itu berarti pihak kedua mencoba ‘memeras’ pihak pertama. Baik pihak pertama maupun pihak kedua layak mendapat hukuman jika tudingan itu benar adanya.

“Kalau inisiatif penawaran pertamanya dari Pemda (eksekutif), itu namanya percobaan penyuapan. Yang menyuap sama yang kena suap, dua – duanya (harus) dihukum,” kata dia.(Baca: Ditolak Gubernur, Besaran APBD Lampura 2015 Terpaksa Harus ‘Copy Paste’ APBD 2014)

Baca Juga: Ini Tanggapan Ketua DPC Partai Demokrat Lampura Soal Isu Suap Rp 4 M

  • Bagikan