Beranda Headline Heboh Gubernur Dipanggil Komisi III DPR: Ini Berita, Itu Politik…

Heboh Gubernur Dipanggil Komisi III DPR: Ini Berita, Itu Politik…

2202
BERBAGI

SEBAGIAN warga Lampung beberapa waktu lalu heboh karena beredarnya kabar ada seorang perempuan melapor ke Komisi III DPR RI terkait dengan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Intinya: perempuan muda itu minta kejelasan untuk sebuah kasus yang masih ‘hower-hower’. Ketika media lain heboh, banyak orang bertanya kepada saya: kenapa Teraslampung tidak memberitakan kabar heboh itu?

Sebelum berita itu jadi heboh, sebenarnya saya sudah dapat info yang masih harus diverifikasi karena menyangkut nama baik seseorang. Orang itu sekelas gubernur. Sebenarnya saya bisa saja tinggal konfirmasi gubernur, menunjukkan bukti itu, lalu berita itu tayang. Agak mudah mendapatkan bukti video rekaman yang diyakini sebagian orang sebagai benar itu.

Namun, sebagai wartawan saya tidak mau gegabah. Soalnya jelas: kalaupun rekaman itu benar, berapa persen itu diyakini sebagai benar? Lain cerita kalau perempuan bernama Sinta Melyati itu lapor ke polisi, ada proses verbal, dan keterangan dari mulutnya bahwa dia minta diperlakukan secara adil serta hukum ditegakkan. Yang seperti itu tentu akan menjadi berita layak muat.

Belum sampai sebulan info itu saya dapatkan, tiba-tiba muncul kabar bahwa Komisi III DPR RI mengirim surat pemanggikan kepada Gubernur Lampung terkait dengan pengaduan seorang perempuan. Perempuan itu tidak lain adalah sosok yang infonya saya dapatkan beberapa minggu sebelumnya.

Tak lama berselang, saya dapat juga rekaman suara perempuan muda itu, pengacaranya, dan mantan ketua partai di Lampung. Sepertinya itu suara konferensi pers atau setidaknya testimoni yang sengaja direkam. Dalam rekaman itu ada disebut soal nilai negosiasi yang mencapai angka puluhan miliar. Ada juga suara ledakan tawa, tertawa tertahan (cekikikan), dan ajakan foto.

Kalau teraslampung.com adalah media gosip, jelas model berita ini yang akan kami kejar. Mungkin sonder konfirmasi. Yang penting pembaca banyak. Tapi teraslampung bukanlah media gosip yang berburu sensasi dan menjual nama besar.

Tidak. Saya tidak mengatakan perempuan itu dan mereka yang berkecimpung di dalam kasus ini berburu sensasi. Mereka mungkin memang betul. Yang dialami perempuan itu barangkali juga betul. Masasalahnya: ke mana saya akan berpihak ketika orang yang merasa menjadi korban masih bisa tertawa-tawa dan orang di sekitarnya membincangkan soal negosiasi? Apa untungnya berita itu bagi kepentingan publik?

Ketika ada ‘tambahan’ mereka mengadu ke Komisi III DPR, naluri saya mengatakan bahwa kasus ini tidak sepenuhnya murni masalah hukum. Itu sudah politis. Dan di balik itu semua masih perlu dirunut berbagai benang merahnya: soal kebenaran Gubernur Ridho berbuat seperti yang diucapkan perempuan itu, soal kebenaran rekaman video, soal uang, soal politik lokal menghadapi Pilgub, dll.

Itulah sebabnya seandainya Teraslampung dicap sebagai banci karena tidak gencar memberitakan heboh pemanggilan Gubernur Lampung oleh Komisi III saya pun rela. Namun, ketika ada peristiwa di depan mata terkait kasus itu kami tetap tidak menutup mata. Teraslampung tetap memberitakannya. Jika dalam perekembangan kemudian kami menemukan bukti bahwa semua itu adalah benar dan menyangkut kepentingan publik — semisal memakai dana APBD untuk foya-foya — kami pasti akan memberitakannya.

Ketika sebuah info dan data itu datang dengan mudah — tanpa saya berpeluh kerja terkait jurnalistik — maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah: ada apa ini? arahnya ke mana? siapa yang mungkin bermain? motifnya apa? kredibel apa tidak narasumbernya?

Fakta yang benar sekalipun akan selamanya menjadi rumor karena kebenarannya tidak diungkapkan secara gamblang. Masalahnya, kenapa jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran hukum untuk sebuah kasus yang bermula dari ranah privat harus melalui proses lewat lembaga wakil rakyat — bukan ke polisi?

Kasus ini mungkin akan terus bergulir sepanjang tidak ada titik temu antara dua pihak. Kasusnya akan menjadi panjang jika kelak terjadi gugat menggugat. Sampai di sini saya masih mendapatkan kesan bahwa Gubernur Ridho kurang tegas bersikap, bahkan dalam titik tertentu berusaha menghindar. Akan lebih baik jika ia hadapi saja dan jawab semua tuduhan itu.

Kalau ia merasa yakin benar dan tuntutan/tudingan itu salah atau fitnah, toh ia bisa lapor polisi. Biar aparat penegak hukum yang menguji siapa yang benar dan siapa yang salah.

Jauh sebelum menjadi wartawan saya sudah diajari untuk meragukan suatu ujaran atau pernyataan dari seseorang (narasumber). Boleh percaya, tapi harus ada keraguan. Termasuk sesuatu itu yang diyakinkan oleh narasumber sebagai kebenaran mutlak. Dengan begitu, saya tidak mudah menjadi alat atau corong pihak lain.

Oyos Saroso H.N.

Loading...