Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Heboh, Ini 10 Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Walikota Bandarlampung 2018

Heboh, Ini 10 Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Walikota Bandarlampung 2018

180
BERBAGI
Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menyerahkan rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandarlampung (LKPJ) tahun 2018 kepada Walikota Herman HN.
Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menyerahkan rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandarlampung (LKPJ) tahun 2018 kepada Walikota Herman HN.

TERASLAMPUNG.COM — DPRD Bandarlampung menyampaikan rekomendasi untuk Walikota Herman HN terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandarlampung (LKPJ) tahun 2018, dalam Rapat Paripurna DPRD Bandarlampung,  Rabu (29/5).

10 rekomendasi itu membuat heboh karena sebagian besar poinnya mengritik kebijakan Walikota Herman HN. Herman pun menduga rekomendasi itu kental nuansa politik terkait dengan rencana Pilwakot 2020.

Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menepis tudingan yang menyebutkan bahwa rekomendasi DPRD Bandarlampung kali ini bertensi politis terkait dengan pemilihan Walikota Bandarlampung pada 2020 mendatang.

“(Rekomendasi) Tidak ada kaitan dengan pilwakot. Pansus sudah mempelajari sepenuhnya dan ini hanya masukan biasa,” kata Wiyadi.

Wiyadi mengaku pihaknya dalam dengar pendapat dengan Walikota  sering memberikan masukan dan kritik.

“Jadi tidak ada tendesi apapun juga kami punya niat baik untuk sama-sama memperbaiki kinerja tiap-tiap OPD,” katanya.

Berikut ini 10 rekomendasi DPRD Bandarlampung tentang LKPJ Walikota Bandarlampung 2019:

1. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD terhadap LKPJ Walikota Bandar Lampung Tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Bandarlampung pada Tahun 2017 sebesar (6,28%), terdapat penurunan sebesar (0,15%) dari Tahun 2016. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2017 yaitu sebesar 75,98 meningkat sebesar 0,63 poin dibandingkan pada Tahun 2016. Hal ini menempatkan posisi Kota Bandar Lampung pada peringkat pertama di antara Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan pada Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Daya Beli dan Indeks Pendidikan.

PDRB per kapita Bandar Lampung pada Tahun 2017 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya. Pansus berharap kondisi sosial dan ekonomi tersebut dapat terus ditingkatkan agar rakyat makin sejahtera dan daerah makin maju.Bersamaan dengan ini, DPRD juga memperhatikan angka Tingkat Pengangguran hasil olah data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik Kota Bandar lampung yaitu (8,10%) Sebagai catatan, karena LKPJ ini menyangkut capaian kinerja maka DPRD meminta untuk yang akan datang dapat menyajikan data capaian tahun yang bersangkutan. Sebagai gambaran, ditingkat provinsi dapat diketahui data pada tahun berjalan. Bila diperlukan, Pansus mendukung untuk dilakukan kerjasama dengan penyedia data, dalam hal ini BPS (badan pusat statistik) sehingga penyajian data LKPJ aktual

2. DPRD merasa tidak puas dengan cara penyajian LKPJ karena tidak menginformasikan capaian kinerja sebagaimana diamanatkan ketentuan yang berlaku. Hal ini sudah direkomendasikan DPRD pada hasil pembahasan LKPJ 2017. Sepertinya, LKPJ masih dianggap hanya sebatas memenuhi syarat bahwa telah disampaikan. DPRD berharap bahwa LKPJ dapat disajikan secara substansial sebagaimana diamanatkan peraturan yang berlaku yaitu mewujudkan RPJMD sehingga tersampaikan sejauhmana pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD sampai tahun anggaran yang dilaporkan. Hal ini penting untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian target dan sasaran RPJMD. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah strategis yang dibutuhkan untuk mencapai target dan sagatan pada tahun anggaran berikut terutama untuk yang belum tercapai.

3. Dalam beberapa tahun terakhir realisasi Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah. Sementara sudah ada upaya dan strategi yang dilakukan secara Intensifikasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, maupun bimbingan dan pengawasan DPRD memandang perlu adanya evaluasi terhadap OPD yang bertanggungjawab mengelola sumber-sumber PAD sehingga ada upaya yang lebih inovatif dan serius untuk meningkatkan PAD.

4. Terkait dengan penyertaan modal yang terealisir Rp.34.076.500.000,-atau setara 74,91% belum memberikan informasi alokasinya dan kinerja penyertaan modal kepada BUMD. DPRD meminta setiap penyertaan modal didahului analisis investasi sebagaimana diamanatkan peraturan berlaku sehingga diketahui kinerja yang diharapkan dari penyertaan modal tersebut. Juga seharusnya menyajikan kinerja penyertaan modal yang sudah ada.

5. Pada Urusan Pendidikan, ada kegiatan yang tidak terealisasi sehubungan dengan efektifitas dan efesiensi namun tetap ada kinerjanya. Misalnya, Kegiatan Penyelenggaraan Paket B dengan anggaran sebesar Rp. 160,000.000 tidak terealisasi. Tapi kegiatan ini terdapat realisasi kinerja dengan terselenggaranya 11 kelompok dengan anggota per kelompok 25 orang sehingga keseluruhan berjumlah 275 peserta.

Dengan demikian, kegiatan tersebut sebenarnya sudah berjalan di masyarakat. Dalam hal ini, DPRD menilai masih banyak kegiatan yang dianggarkan tapi sebenarnya tidak mendesak dan menjawab masalah di masyarakat. Karena itu, harapannya kedepan agar penyusunan kegiatan lebih selektif dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan pembangunan. Urusan Kesehatan, ada yang tidak terealisir tapi tetap dapat menyelesaikan masalahnya.

Hal ini karena ada program dan kegiatan yang sama antara yang dibiayai APBD dan DAK. Misal Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- melalui APBD namun kegiatan ini tidak terealisasi 0 (Nol) persen. Dengan tidak direalisirnya anggaran sebesar Rp 190.000.000,- tidak mengurangi kebutuhan obat Sekali lagi, DPRD menilai masih banyak kegiatan yang tumpang tindih (sama) antara berbagai sumber pendanaan. Hal ini bisa menimbulkan anggaran ganda dan mengurangi kesempatan untuk menganggarkan kegiatan lain yang lebih mendesak dan penting untuk itu, harapannya kedepan kegiatan antara berbagai sumber pendanaan dapat saling melengkapi dan memperkuat sehingga dampaknya lebih luas/ banyak/ kuat bagi masyarakat Kota Bandarlampung.

7. Terdapat kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hanya saja masalahnya antara realisasi anggaran dengan manfaat tidak proporsional, dimana realisasi anggaran lebih besar dari realisasi target/manfaat yang diperoleh. Misalnya, Program Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Kegiatan Normalisasi Sungai terealisasi anggaran sebesar 88,90%. Tapi capaian normalisasi sungai yang ditarget hanya tercapai 23,56%.

Urusan Pangan, pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat disebutkan bahwa kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah terserap anggaran sebesar Rp. 98.608.500 (62%) sehingga tidak mencapai target RPJMD yang 10 ton. Dalam hal ini, DPRD meminta adanya pertimbangan yang akurat dalam memotong anggaran agar target capaian/manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan tidak ada konfirmasi pada target capaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD. Disinilah pentingnya LKPJ menyajikan capaian kinerja sebagai upaya mewujudkan RPJMD.

8. Dalam hal Urusan Tenaga Kerja adanya realisasi anggaran yang dirasa lebih mementingkan kegiatan internal OPD dibandingkan kegiatan pelayanan publik. Misalnya, Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan terealiasi sebesar Rp. 89.220.500. Sementara 1 anggaran untuk Program Pengembangan Data dan Informasi Ketenagakerjaan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan relaisasinya Rp97.422.492. Sedangkan masalah yang menonjol di Bandarlampung adalah masih tingginya angka tingkat pengangguran. DPRD menilai bahwa tidak ada kriteria apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan.

Kalaupun ada berarti tidak konsisten karena tidak mengutamakan yang prioritas. Sekali lagi,  karena perencanaan dan penganggaran tidak merujuk pada RPJMD sehingga pembatalan kegiatan tidak mempertimbangkan dampaknya pada pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD. Dalam hal ini, DPRD mensinyalir ada koordinasi yang tidak berjalan baik terutama antara BAPPEDA yang bertanggungjawab dibidang perencanaan dan BPKAD yang bertanggungjawab dibidang penganggaran serta Dinas Tenaga Kerja sebagai OPD pelaksana program dan kegiatan.

9. Ada OPD yang menyangsikan dirinya sendiri dengan merumuskan masalahnya adalah masih kurangnya komitmen Pemerintah Kota Bandarlampung untuk memperhatikan, memfasilitasi memelihara, dan menganggarkan pembangunan potensi destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung. Karena Pemkot yang bertanggungjawab pada urusan pariwisata adalah Dinas Pariwisata berarti Dinas ini komitmennya masih kurang.

Kalau Dinas Pariwisata komitmennya kurang berarti Kepala Dinas dan Stafnya yang komitmennya kurang. Dalam hal ini, DPRD meminta khusus kepada Walikota untuk mengevaluasi kembali Dinas Pariwisata. Karena bagaimana akan berkinerja baik bila Kepala Dinas dan Stafnya saja kurang berkomitmen. Sementara pariwisata di Lampung sedang tumbuh pesat. Ini peluang yang besar untuk mengembangkan pariwisata di Kota Bandarlampung. Sekalipun destiniasi wisata ada di luar Bandarlampung tapi yang diuntungkan adalah Kota Bandarlampung karena akomodasi dan transitnya di Bandarlampung dengan yang diharapkan. City tours harusnya bisa lebih berkembang dengan wisata kuliner kerajinan, pertunjukan dan ekonomi kreatif lainnya. Disamping memang objek wisata cukup tersedia di Bandarlampung.

10. Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga seharusnya dapat mengurangi beban biaya dan justru seharusnya mendapat manfaat (pendapatan). Justru pada permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluhkan belum menganggarkan biaya pengawasan. Saat ini setidaknya ada lima aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu Cold Storage, Chilling Room, Pabrik Es, Kios Mini Hasil Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan, BBI Batu Putu dan Rajabasa.

Dalam LKPJ ini tidak ada informasi capaian kinerja atas kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, apakah menguntungkan atau justru masih membebani Pemkot. Terkait dengan hal ini, DPRD meminta Walikota untuk menilai kembali semua kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset. DPRD berharap bahwa kerjasama dengan pihak ketiga harus memberikan manfaat baik berupa pendapatan, lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. LKPJ seharusnya juga memuat manfaat apa yang sudah dicapai melalui kerjasama tersebut.

Dandy Ibrahim

Loading...