Beranda Politik Heboh Lampung Defisit Rp1,7 Triliun, Ini Tanggapan KPKAD

Heboh Lampung Defisit Rp1,7 Triliun, Ini Tanggapan KPKAD

271
BERBAGI
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi

TERASLAMPUNG.COM — Sehari setelah dilantik sebagai Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi melansir informasi tentang defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Artinya, pada tahun pertama menjabat Gubernur Lampung, Arinal sudah dibebani masalah anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Kondisi ini sama persis dengan ketika Ridho Ficardo baru saja dilantik sebagai Gubernur Lampung pada 2014 lalu.

Defisit anggaran Pemprov Lampung kali ini disebabkan ada beberapa kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Masing-masing kewajiban (utang) itu nilainya sangat besar.

Perinciannya: 1. Dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastrur (SMI) pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 600 miliar ditambah bunganya sebesar Rp105 miliar sehingga menjadi Rp705 miliar.

2.  pelepasan aset Waydadi tahun anggaran 2019 yang berpotensi batal terealisasi untuk masuk ke kas daerah sebesar Rp337 miliar.

3. Utang dana bagi hasil (DBH) terhadap pemerintah kabupaten/kota di tahun 2018 dimana berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban membayar DBH kepada kabupaten/kota sebesar Rp704 miliar.

Informasi dari gubernur baru itu langsung dibantah oleh anggota DPRD Lampung dari Partai Demokrat, Imer Darius. Menurut Imer, APBD Lampung 2019 justru surplus Rp115 miliar. Tidak hanya membantah, pria yang selama ini dikenal sangat dekat dengan mantan Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, ini juga menyebut bahwa informasi defisit angggarna hingga Rp1,7 triliun yang dilontarkan Arinal Djunaidi adalah hoaks alias bohong.

Terkait hal itu, Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Ansori Wayka, menyesalkan pernyataan saudara Imer Darius. Menurut Ansori, seharusnya sebagai wakil rakyat dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung memahami hal ini.

“Apabila tidak sesuai dengan kenyataan apa yang disampaikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait defisit atau beban Pemprov Lampung yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun di dalam pidatonya saat paripurna tersebut, sebagai wakil rakyat yang memiliki hak untuk bicara harusnya beliau interupsi guna meluruskan pernyataan Gubernur tersebut bahwa itu hoaks,” kata Ansori, Sabtu, 15 Juni 2019.

Ansori mengatakan, ihwal defisit dana Rp1,7 triliun tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung.

“Dengan begitu, menyebut bahwa pernyataan Gubernur Lampung adalah hoaks meripakan sebuah bentuk kelemahan terhadap tanggungjawab. dan amanah rakyat. Idealnya, wakil rakyat harus mengetahui segala sesuatu termasuk kondisi Anggaran Pemerintahan di dalamnya,” katanya.

 

Loading...