Beranda News Pusiban Hentikan Puluhan Tenaga Ahli, Pemprov Lampung Menghemat Rp1,8 Miliar

Hentikan Puluhan Tenaga Ahli, Pemprov Lampung Menghemat Rp1,8 Miliar

2154
BERBAGI
Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar
Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar

TERASLAMPUNG.COM — Pada tahun pertama menjabat Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dihadapkan pada masalah defisit keuangan sebesar Rp 1, 7 triliiun. Untuk mengurangi defisit, Pemprov Lampung melakukan pemasangkasan anggaran sejumlah satuan kerja. Salah satu mata anggaran yang dipangkas adalah gaji atau honor 40 tenaga ahli.

“Jabatan Tenaga Ahlli dihapus sehingga bisa menghemat anggaran hingga 1,8 miliar. Sedangkan untuk membantu kerja Gubernur dalam menentukan kebijakannya yang mengharuskan memiliki pertimbangan dan atau telaah secara hukum. Gubernur mengakomodir sejumah praktisi hukum dalam Tim Hukum Provinsi Lampung yang akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov Lampung,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar, Selasa (10/9/2019).

Menurut Zulfikar, penghapusan jabatan Tenaga Ahli sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tim ini terdiri praktisi hukum  yang memiliki kompetensi di bidang hukum yang bersedia mengabdikan ilmunya untuk kepentingan rakyat Lampung tanpa di gaji dan bekerja secara insidentil serta  berkoordinasi dengan Biro Hukum,” kata Zulfikar.

Zulfikar mengatakan, Tim Hukum di angkat berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/618/B.02/HK/2019 memempunyai tugas diantaranya melaksanakan kajian dan analisis kebijakan gubernur dalam bidang hukum, memberikan pertimbangan, saran, masukan, dalam penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang hukum. Kemudian Tim Hukum akan melapor dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BIro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Menurutnya, keberadaan Tim Hukum sebagai bentuk presiasi Gubernur terhadap aspirasi beberapa praktisi hukum yang siap mengabdi kepada rakyat Lampung Berjaya.

“Hal ini juga sebagai wujud konsistensi Gubernur Arinal untuk menjalankan saran BPK untuk menghentikan Tenaga Ahli yang di anggap menjadi beban anggaran. Sebagai Kepala Daerah yang taat hukum beliau tentu membutuhkan sinergitas dengan orang – orang yang berkompeten dalam menentukan kebijakan. Pembentukan Tim Hukum merupakan jawaban dari saran BPK untuk efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan aspek hukum dalam setiap mengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan daerah,” katanya.

Loading...