Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Herman HN Sampaikan Pendapat tentang Raperda Adat Istiadat Lampung

Herman HN Sampaikan Pendapat tentang Raperda Adat Istiadat Lampung

647
BERBAGI
Walikota Herman HN menyampaikan pendapat tentang Raperda Pelestarian Adat Istiadat Lampung (Foto: Teraslampung.comDandy Ibrahim)

TERASLAMPUNG.COM — DPRD Kota Bandarlampung menggelar Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Walikota tentang Raperda Pelestarian Adat Istiadat Lampung dan pandangan fraksi – fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2017 di ruang sidang DPRD Senin (2/7)

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Wiyadi dengan agenda pertama tentang penyampaian pendapat Walikota atas Raperda usul inisiatif DPRD tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung.

Walikota Bandarlampung Herman HN menyapikan penghargaan kepada anggota Dewan atas penyampaian Raperda inisiatif Dewan. Namun, ia mengusulkan adanya pengkajian yang lebih mendalam.

“Agar Raperda tidak bertentangan dengan kepentingan umum adan peratuaran yang lebih tinggi serta tidak mengakibatkan ekonomi biaya tingggi untuk itu perlu ada pengkajian yang lebih lanjut,” kata Herman HN

“Pengkajian lebih lanjut dalam rapat komisi, gabungan komisi atau Pansus sesuai dengan pasal 73 Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” imbuhnya

Sidang Paripurna dewan yang dipimpin ketuanya Wiyadi dihadiri 26 anggota dewan dari 50 anggota.

Agenda sidang paripura ke dua yaitu Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017.

Ke 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Bandarlampung memberikan apresiasi terhadap kinerja Walikota dan jajarannya namun tetap memberikan catatan – catatan.

Apreasiasi diberikan atas diberikan kepada Walikota Herman HN serta jajarannya atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 8 kali berturut – turut.

Adapun catatan – catatan yang diberikan fraksi – fraksi di dewan soal catatan yang diberikan oleh BPK soal devisit anggaran.

“Apakah walikota sudah menindak lanjuti temuan BPK serta bagaimana progresnya,” kata Muchlas dari F-PKS

Selanjutnya catatan juga diberikan oleh fraksi Gerindra yang mempertanyakan penyelesaian pasar – pasar di Bandarlampung.

“Pasar Smep, pasar Tugu dan Panjang kami harapakan segera diselesaikan secepatnya sebab ini menyangkut masyarakat kecil,” ujar Jauhari

Sementara itu Fraksi Golkar mengharapkan Pemkot Bandarlampung secepatnya menerapkan e-billing guna meningkatkan PAD.

“Guna meningkatkan PAD kami harapkan e-blling segera bisa direalisasikan di hotel – hotel dan restoran,” ujar Berlian Mansyur

Hadir dalam rapat parupirna itu Sekdakot Badri Tamam, para asisten, camat dan lurah se-Bandarlampung.

Dandy Ibrahim

 

Loading...