Beranda Views Kisah Lain Hidup Miskin, Warga Lamsel Ini tidak Pernah Terima Bantuan Pemerintah

Hidup Miskin, Warga Lamsel Ini tidak Pernah Terima Bantuan Pemerintah

5506
BERBAGI
Sukarta, hidup dalam gelimang kemiskinan tetapi tidak pernah tersentuh program bantuan untuk warga miskin dari pemerintah. Foto: Teraslampung/Zainal Asikin

Zainal Asikin | Teraslampung.com

LAMPUNG SELATAN–Upaya Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk mengentaskan kemiskinan nampaknya belum cukup merata dirasakan masyarakat. Buktinya, masih ada warga miskin yang sehari-hari hidup miskin, tetapi sama sekali tidak tersentuh bantuan pemerintah.

Cita-cita pemerintah pusat untuk mensejahterakan rakyat miskin, masih jauh dari harapan karena kurang tepatnya penerima bantuan sehingga bantuan yang dikuncurkan justru tidak menyentuh rakyat miskin.

Salah satu warga miskin di Lampung Selatan tersebut bernama Sukarta alias Karta (53), warga Dusun Bunut Utara RT 04 RW 02 Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi.

Banyak program untuk kelurga miskin dengan kucuran uang yang tidak sedikit dikampanyekan pemerintah. Dari pusat hingga daerah, para pejabat berkampanye bahwa mereke serius menangangi kemiskinan. Sayangnya, Sukarta tidak masuk dalam daftar orang miskin yang layak dibantu.

Alhasil, Sukarta pun sama sekali tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah penerima manfaat Program Keluarga harapan (PKH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan langsung atau bantuan nontunai, maupun bantuan lainnya.

Meskipun program pemerintah yang mengatasnamakan kemiskinan sering digembar-gemborkan, namun keberadaan Sukarta dan ibunya seolah-olah tidak diakui oleh pemerintah.

Nama Sukarta dan ibunya  tidak pernah masuk dalam daftar warga yang mendapat bantuan apa pun. Nama mereka tidak pernah masuk Program Keluarga Harapan (PKH). Apalagi, program bedah rumah yang sudah bertahun-tahun dilakukan pemerintah. Padahal, secara fisik rumah Sukarta sangat tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Ironisnya, warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya yang ekonominya lebih mapan justru malah mendapat bantuan dari pemerintah. Kehidupan mereka jauh lebih baik dibanding Sukarta, tetapi mereka yang justru mendapatkan bantuan lewat PKH.

Karena hidup di bawah garis kemiskinan dan “melata sendiri” –tanpa bantuan pemerinth — hampir setiap hari Sukarta dan ibunya hanya bisa makan nasi dan tempe orek saja. Makanan sehari-hari mereka sangat jauh dari standar gizi.

Saat teraslampung.com berkunjung ke rumahnya, Sukarta yang usianya juga sudah senja hanya tinggal bersama ibunya bernama Saodah yang berusia 107 tahun. Bahkan ibunya, sudah tidak bisa melihat lagi akibat penyakit katarak yang diderita sejak 15 tahun lalu.

Sukarta dan ibunya, tinggal di rumah yang hanya berukuran 8×4 meter. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan: dinding rumah yang terbuat dari bilik bambu sudah banyak yang lapuk.

Bagian atapnya, sebagian dari genting dan sebagiannya atapnya lagi hanya dari anyaman ilalang dan daun kelapa . Jika turun hujan rumah kumuh itu selalu bocor  sehingga bagian dalam rumahnya menjadi kebanjiran. Itu karena gentingnya rumahnya sudah banyak yang pecah.

Sukarta menempati rumah di atas tanah seluas 40×20 meter. Namun tanah yang ditempatinya bukanlah miliknya. Sukarta hanya menumpang. Tanah itu milik orang Jakarta.

Sukarta dan ibunya yang sudah renta. Mereka harus menanggung kemiskinan tanpa bantuan pemerintah.

Sukarta mengatakan, sebelumnya ia dan ibunya tinggal di daerah Pringsewu. Saat itu ia masih memiliki istri dan satu orang anak laki-laki berusia dua tahun. Sejak berpisah dengan istrinya itu, ia bersama ibunya tinggal di Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi sejak tahun 1983 lalu. Namun,  tanah yang ditempatinya, bukanlah miliknya melainkan punya orang Jakarta.

“Saya hanya numpang. Alhamdulilah sama yang punya tanah saya boleh menempatinya sampai kapan pun. Di sini saya hanya tinggal bersama ibu. Tadinya ada kakak, tetapi kakak saya sudah sejak lama meninggal,”kata Sukarta kepada teraslampung.com, Senin (16/3/2020).

Sukarta menceritakan, sejak tahun 1983 ia tinggal hingga sampai sekarang ini, belum pernah sekalipun ia mendapat bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan PKH, bedah rumah, bantuan langsung atau nontunai, maupun bantuan lainnya.

Ketika beberapa warga di desanya mendapatkan kartu sehat (Jamkesmas, Kartu Indonesia Sehat, dan aneka kartu sehat untuk warga miskin yang pernah dikeluarkan pemerintah) untuk bisa berobat gratis, ia selalu terlewat. Namanya tidak ada di daftar orang yang harus diberi kartu berobat gratis. Kartu sehat tidak pernah “mampir” ke rumahnya.

“Selama puluhan tahun hingga sekarang ini selama saya tinggal bersama ibu saya di sini, belum pernah saya dapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk apa pun,”ungkapnya.

Agak aneh memang. Sebab, ketua RT sudah sering mendaftarkan namanya agar terdata dan mendapat bantuan dari pemerintah. Namun, namanya tetap saja tidak tercantum sebagai keluarga prasejahtera dan berhak menerima bantuan dari pemerintah.

“Kalau pak RT sudah sering mengusulkan agar memasukkan nama saya dan ibu supaya dapat bantuan, tapi tetap saja tidak pernah terdata. Terkadang kalau saya lihat mereka yang ekonominya lebih mapan dari saya dapat bantuan dari pemerintah seperti uang tunai, beras, telur dan lainnya saya hanya bisa mengelus dada saja,”tuturnya.

Sukarta mengaku, hal yang paling memberatkan dirinya adalah saat ia dan ibunya jatuh sakit. Sebab, keduanya tidak menjadi peserta Jamkesmas. Hal itulah yang membuat ia dan ibunya hampir tak pernah berobat. Jika sakit, mereka hanya bisa pasrah tanpa daya, sembari berharap sakit segera lenyap.

Bagian dalam rumah Sukarta: berdinding geribik, lembah, dan selalu banjir jika hujan turun. Foto: Teraslampung.com/Zainal Asikin

“Yang membuat saya sedih, kalau saya sakit ditambah lagi ibu juga sakit. Berobat kalau ada uang. Terkadang untuk makan saja susah,” tuturnya,  sembari mengelus dadanya.

Sukarta menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan dari memasang perangkap ikan (cadong) yang ia pasang di kanal saluran tambak. Pekerjaannya ini, sudah sejak lama ia tekuni demi untuk menyambung hidupnya.

“Kerjaan sehari-hari hanya masang perangkap ikan di kanal, penghasilan yang saya dapat dalam sehari Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu. Tapi itu juga tidak bisa dipastikan. Terkadang sama sekali tidak dapat. Ikan hasil tangkapan, saya jual ke tengkulak,”ujarnya.

Menurutnya, penghasilannya tersebut sebenarnya jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhannya bersama ibunya tercinta. Terlebih lagi, ia harus harus mengurus ibunya yang sudah renta dan menderita katarak sejak 15 tahun lalu.

“Selama 15 tahun ibu sudah tidak bisa melihat karena katarak. Ibu baru bisa berobat di Puskesmas baru dua hari ini. Inginnya sih sejak awal tidak bisa lihat itu diobatin. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak punya biaya. Alhamdulilah kemarin waktu berobat di Puskesmas gratis, karena saya dikasih Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu pun saya dapatkan baru beberapa hari ini,”katanya.

Dalam kondisi hidup yang penuh keterbatasan, berbagai cara Sukarta lakukan untuk mengatur keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sukarta juga selalu mengutamakan hal-hal terpenting untuk ibunya. Misalnya membeli beras, memasak, menyuci, dan kebutuhan lain ibunya yang sudah lensia dan sudah tidak bisa melakukan aktivitas.

Dinding geribik rumah Sukarta sudah banyak yang rusak.

Untuk mengisi waktu luang, Sukarta hanya bisa memperbaiki alat perangkap ikan miliknya yang rusak akibat sudah lapuk dimakan usia dan rusak karena tersangkut sampah di kanal. Ia mengaku tidak bisa mencari pekerjaan lain. Apa lagi harus pergi jauh karena harus merawat ibunya yang sudah tua dan tidak bisa melihat lagi.

“Sehari-hari yang saya lakukan, pagi jam 06.00 WIB berangkat ke kanal untuk memasang perangkap ikan. Sekitar jam 10.00 WIB pulang, menyiapkan makan dan kebutuhan lain buat ibu. Siangnya jam 13.00 WIB, baru berangkat ke kanal lagi sampai sore sekitar pukul 17.00 WIB sembari jual ikan ke tengkulak,”terangnya.

Sukarta pun berharap, agar pemerintah lebih bijaksana lagi dalam menurunkan bantuan, sehingga bantuan yang disalurkan itu diterima oleh orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan.

“Ya kalau dibilang miris ya mirislah mas. Tapi mau gimana lagi?  Saya berharap, pemerintah mulai dari pusat hingga ke desa tidak pilih kasih dalam mendata warga tidak mampu dan memberikan bantuan,” kata dia.

Sukarta mengaku,  selama puluhan tahun tinggal di Lampung Selatan, baru pertama kali ia mendapat bantuan berupa sembako dari Polres Lampung Selatan pada Minggu kemarin ini (15 Maret 2020).

“Alhamdulilah, kemarin ini saya dapat bantuan sembako dari Polres Lamsel dan saya senang sekali mas dapat berkah rezeki bantuan itu dan komandannya (Kapolres) langsung yang datang ke rumah saya dan menyerahkan bantuan sembako itu,”pungkasnya.

Sementara Ketua RT setempat, Ali Musa, saat ditemui teraslampung.com di rumahnya mengaku sudah sering berusaha mengusulkan dan mendaftarkan Sukarta agar mendapat bantuan dari pemerintah. Baik itu Jamkes atau BPJS kesehatan maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sejak tiga tahun sekarang ini saya diangkat jadi ketua RT. Saya sudah sering mengajukan ke pihak desa maupun kecamatan. Tapi ya belum ada realisainya. Padahal Pak Karta ini sangat layak dapat bantuan dan perhatian dari pemerintah,”ungkapnya.

Ali Musa mengaku, sempat bertanya kepada salah satu anggota DPRD di Lampung Selatan, kenapa pendataan bagi keluarga tidak mampu seperti program PKH, ketua RT tidak pernah tahu dan sama sekali dan dilibatkan. Jika ketua RT mengajukan warganya yang benar-benar memang tidak mampu supaya bisa mendapat bantuan, usulannya tidak bisa diajukan dengan alasan data itu sudah dari pusat.

“Seperti bantuan PKH ini, bagi saya justru banyak orang orang yang mampu yang dapat. Orang yang tidak mampu seperti pak Sukarta ini justru tidak bisa dapat bantuan kok bisa begitu sistem pendataaannya,”pungkasnya.

Loading...