Hindari Potensi Cacat Hukum, Pemkab Lampura Konsultasikan Calon Sekretaris DPRD

  • Bagikan
Kantor DPRD Lampung Utara
Kantor DPRD Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Setelah sempat ramai di media massa, Pemkab Lampung Utara akhirnya meminta pendapat pada pimpinan DPRD Lampung Utara terhadap tiga calon yang menempati posisi Sekretaris DPRD. Ketiga calon tersebut merupakan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama belum lama ini.

“Hari ini, kami menyampaikan surat untuk pimpinan DPRD. Inti dari surat itu adalah untuk meminta pendapat pada lembaga legislatif terkait tiga calon Sekretaris DPRD,” kata Kepala Bidang Promosi, Mutasi, dan Pengembangan SDM, Hendri Dunant saat ditemui di gedung legislatif, Rabu (7/7/2021).

Menurut Hendri Dunant, apa yang mereka lakukan ini memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lebih jelasnya diatur dalam pasal 127 (4). Ayat itu berbunyi khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.

“Konsultasi ini memang diwajibkan dalam peraturan tersebut,” terang dia.

Setelah pendapat atau masukan mereka dapat maka prosesi pelantikan Sekretaris DPRD akan segera dilakukan. Itu dikarenakan pelbagai persyaratan administrasi lainnya seperti rekomendasi pelantikan para ‘pemenang’ Selter dari Komisi ASN telah mereka kantongi.

“Selanjutnya akan segera dilakukan terhadap lima pejabat tersebut,” jelasnya.

Sayangnya, ketika dipertanyakan kapan pelantikan itu akan dilakukan, ia mengaku belum mengetahuinya. Semua itu tergantung dengan keputusan Bupati Budi Utomo.

“Kalau soal waktu pelantikan, semuanya tergantung pak bupati,” tutur dia.

Belum lama ini, Pemkab Lampung Utara menggelar seleksi terbuka untuk enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dari keenam jabatan itu, hanya jabatan Dinas Kesehatan saja tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya karena tidak memenuhi persyaratan.

Kelima JPTP itu adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kepala Pengendalian Penduduk dan KB, Sekretaris DPRD. Sayangnya, dalam perjalanannya, Pemkab Lampung Utara tidak mengumumkan secara terbuka pada publik mengenai hasil uji tahap akhir. Kebijakan yang mereka lakukan ini berbanding terbalik dengan tahapan – tahapan sebelumnya yang selalu diumumkan ke publik.

  • Bagikan
You cannot copy content of this page