| Ilustrasi |
JAKARTA, Teraslampung.com–Hingga menjelang paro pertama tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015 baru sebesar 16 persen dari anggaran yang ditetapkan. Hal itu disebbkan dana masih berada di Kementerian Keuangan.Padahal, sedikit program-program BNPB dan Kementerian lain yang terlantar karena kebijakan Kementerian Keuangan.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto usai Rapat kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB Syamsul Ma’arif, Senin (8/6) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.
“Berdasarkan penjelasan dari Kepala BNPB tadi penyerapan 16 persen itu saya kira cukup realistis, karena memang uangnya tidak berada di BNPB, melainkan masih tersimpan di Kementerian Keuangan. Jika duit itu di BNPB maka tentu penyerapannya bisa dipercepat, yakni dengan menjalankan berbagai program yang telah disusun BNPB,” kata dia.
Politikus PAN itu mempertanyakan manajemen keuangan saat ini. Menurur dia, seharusnya Menteri Keuangan menjelaskan kepada seluruh komisi, termasuk Komisi VIII ada apa sesungguhnya yang terjadi di negara kita ini.
“Program pemulihan pascabencana seperti di Sinabung misalnya. Hingga saat ini pembuatan rumah korban bencana belum sampai setengah dari jumlah yang ada. Begitupun banjir di Jakarta, serta berbagai daerah lainnya. Belum lagi pembangunan infrakstruktur lainnya yang terkena dampak bencana,”ungkapnya.
Ia tidak yakin semua target dan program tersebut dapat terwujud jika dana yang sudah dianggarkan muncul pada akhir tahun. Sementara, saat ini sudah akan dibahas APBN 2016 dan notanya sudah disampaikan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
“Untuk menghindari ketidaktercapaian target dan program tersebut, Kuswiyanto berharap agar Menteri Keuangan segera mencairkan anggaran BNPB dan Kementerian/ Lembaga lainnya,” tandasnya.
