Feaby/Teraslampung.com
Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Lampung Utara bersama HMI, Kementerian Agama dan perwakilan MAN I Kotabumi terkait polemik rencana relokasi gedung MAN I Kotabumi, Rabu (13/4). |
Kotabumi–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi, Lampung Utara menilai rencana pengadaan/pembelian lahan untuk relokasi gedung MAN I Kotabumi yang akan dilakukan pihak sekolah terindikasi penuh masalah. Tudingan yang dialamatkan kepada pihak sekolah ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Kepala Kementerian Agama, Kepala MAN I Kotabumi dan perwakilan HMI di ruang Komisi IV, Rabu (13/4) sekitar pukul 13:30 WIB.
RDP ini sengaja digelar untuk menindaklanjuti laporan HMI terkait polemik rencana pembelian
Lahan relokasi MAN I Kotabumi.
”Selama ini, kami nilai rencana pembelian tanah untuk merelokasi gedung MAN I Kotabumi tak pernah melibatkan pihak terkait seperti wali murid, atau siswa,” kata Ketua Umum HMI, William Mamora dalam RDP.
Menurut Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Kotabumi, Ade Chandra, ada indikasi “permainan” dalam rencana pembelian lahan yang akan diperuntukkan bagi pembangunan gedung MAN I Kotabumi. Misalnya, kata dia, salah satu lahan yang sempat ditawar oleh pihak MAN I Kotabumi yang berlokasi di daerah Desa Mulang Maya dengan luas sekitar 2 – 4 hektare.
“Informasi yang kami dapat, lahan yang akan dibeli cuma 2 hektare dengan nilai sekitar Rp2,5 miliar. Sedangkan, 2 hektaer lainnya akan dihibahkan kepada pihak sekolah,” paparnya.
Menyikapi pernyataan aktivis mahasiswa ini, Kepala Kemenag Lampung Utara, Budi Cipto Utomo mengatakan bahwa relokasi gedung MAN I Kotabumi baru sebatas rencana dan tahapannya pun masih terbilang panjang.
Dasar relokasi ini sendiri dikarenakan lahan tempat berdirinya gedung MAN I Kotabumi ternyata sebagian besarnya milik PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Tanah itu kini telah dipasangi patok oleh PT. KAI.
“Relokasi ini baru sebatas rencana dan masih akan menempuh tahapan yang panjang. Tapi, nanti, ketika tahapan dalam pembelian lahan itu dimulai, kami akan berusaha semaksimal mungkin melibatkan semua pihak,” tuturnya.
Menurut Budi, besaran anggaran yang telah dialokasi oleh pemerintah pusat guna merelokasi gedung MAN I Kotabumi mencapai sekitar Rp4 miliar. Pengadaan atau pembelian lahan yang akan digunakan untuk merelokasi gedung MAN I Kotabumi sendiri diperkirakan akan dilakukan tahun ini juga. Sementara mengenai pembangunan gedung sekolah kemungkinan besar belum dapat dilakukan tahun ini.
“Pengadaan lahan untuk relokasi diperkirakan akan dilakukan tahun ini,” terangnya.
Di tempat sama, Kepala MAN I Kotabumi, Totong Sunardi menuturkan, rencana relokasi ini sudah diajukan pihak sekolah sejak tahun 2011 silam. Sebab, pada tahun 2010 silam, pihak PT. KAI telah memberitahukan mereka bahwa lahan tempat berdirinya gedung sekolah mereka merupakan lahan milik PT. KAI.
“Baru pada awal Desember 2015, dana untuk merelokasi sekolah turun yang nilainya mencapai sekitar Rp3 Miliar. Tapi, karena takut tak keburu waktu, pengadaan lahan relokasi belum dapat dilakukan,” kata dia.
Kemudian, imbuhnya lagi, besaran anggaran untuk relokasi yang tak keburu digunakan tersebut bertambah menjadi Rp4 miliar pada tahun ini. Hingga kini, proses pembelian lahan untuk relokasi sekolah masih berlangsung dan belum mencapai kata sepakat terkait lahan yang akan dibeli.
“Memang sudah ada calon lokasi tapi belum final. Relokasi sekolah ini memiliki empat tahapan seperti tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Dalam tahapan persiapan, kami akan melibatkan seluruh pihak terkait seperti Dinas Tata Kota dan lainnya,” urainya.
Setelah mendengarkan paparan kedua belah pihak tersebut, akhirnya Komisi IV melalui pimpinan RDP, koordinator Komisi IV, Arnol Alam menyimpulkan bahwa sejatinya relokasi gedung MAN I Kotabumi perlu dilakukan karena berdiri di atas tanah milik PT. KAI. Kendati demikian, Komisi IV menginginkan seluruh tahapan dalam relokasi harus dilakukan secara terbuka supaya dapat diketahui khalayak ramai.
“Komisi IV setuju dengan relokasi ini dengan catatan prosesnya berjalan secara transparan,” kata politisi kawakan ini.