Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Honor Belum Dibayar, Belasan Pegawai Dinas PUPR Lampura Ngluruk ke Kantor Pemkab

Honor Belum Dibayar, Belasan Pegawai Dinas PUPR Lampura Ngluruk ke Kantor Pemkab

820
BERBAGI
Alian Arsil, perwakilan pegawai Dinas PUPR Lampung Utara yang menuntut kejelasan nasib honor kegiatan mereka tahun 2017 yang masih belum dibayar
Alian Arsil, perwakilan pegawai Dinas PUPR Lampung Utara yang menuntut kejelasan nasib honor kegiatan mereka tahun 2017 yang masih belum dibayar

Feaby|‎Teraslampung.com

Kotabumi–Belasan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura) ngluruk ke kantor Pemkab, Jumat (16/3/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.

Mereka menemui Pelaksana Tugas Bupati Sri Widodo untuk mengadukan dan meminta kejelasan nasib honor kegiatan dan beban kerja tahun 2017 yang hingga kini belum jua dibayar. ‎Selain itu, mereka juga meminta kinerja pimpinan mereka dievaluasi atas carut – marutnya pengelolaan keuangan di tempat mereka bekerja.

“Kami menemui pak plt bupati untuk mengadukan ‎nasib honor kegiatan kami tahun 2017 yang masih belum kami terima meski sekarang sudah tahun 2018,” kata perwakilan Dinas PUPR Lampura, Alian Arsil, Jumat (16/3/2018).

Alian ‎menuturkan, honor kegiatan yang memang menjadi hak seperti pengawas pekerjaan, ketua panitia dan anggota itu nyaris satu tahun ini tak mereka terima. Padahal, para pegawai ini termasuk ujung tombak pengawas proyek pembangunan di Lampura.

“Sudah enggak ada kendaraan operasional, honor kami juga enggak dibayar. Gimana kami mau bekerja maksimal,” terangnya.

Parahnya lagi, menurut Alian, macetnya pembayaran ‎honor kegiatan ini dikarenakan kesalahan petinggi dari Dinas PUPR yang ternyata malah tidak mengajukan pencairan uang tersebut ke pihak keuangan. Petinggi Dinas PUPR baru mau mengajukan pencairannya setelah kabar macetnya honor kegiatan ini santer tersiar.

“Setelah kabarnya geger, baru mereka mau upaya. Kalau seperti ini kan jelas ‎mereka tidak mampu (mengelola dan memimpin Dinas PUPR). Inilah alasan kami meminta pak Plt untuk mengevaluasi petinggi Dinas PUPR berikut pegawainya,” papar dia.

‎Total pegawai yang belum menerima honor kegiatan di instansinya berjumlah 629 orang. ‎Tunggakan honor ini mencapai sekitar Rp2,5 Miliar. Jika masih saja tidak ada kejelasan, para pegawai yang terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan akan mengundurkan diri. Akibatnya sudah dapat diterka, yakni seluruh proyek pekerjaan tahun 2018 tidak akan berjalan.

“‎Kami sudah sepakat untuk mundur kalau masih juga tidak dibayar karena tanggung jawab dan pekerjaannya tidak seimbang. Kami juga capek kalau harus sambar sana – sini dalam menjalankan tugas,” jelasnya.