Hore! MK Hapus Frasa Pasal Karet!

  • Bagikan
Ketua MK Hamdan Zoelva (ist)
Bambang Satriaji/Teraslampung.com

JAKARTA–Acungan jempol layak diberikan kepada Mahkamah Konstitusi
(MK). MK akhirnya) mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang Undang
(PUU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dengan begitu, warga Indonesia tidak perlu lagi trauma pada pasal karet yang
bisa menjerat ke dalam terali besi.

Dalam sidang MK yang dipimpin ketua MK Hamdan Zoelva, majelis hakim MK
menyatakan bahwa frasa, Sesuatu perbuatan
lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan
dalam Pasal 335 ayat (1) butir
1 KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

“Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian,” tegas Ketua MK, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di MK,
Jakarta, Kamis (16/1)

Menurut MK frasa Sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan
dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1
KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab,
memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum
dalam implementasinya.

“Terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan
prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan
kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum,” ujar Hakim
Konstitusi, Ahmad Fadil Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukum.

Oleh karena itu, lanjut Fadil, permohonan Pemohon dalam pengujian
konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur
secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah
subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan
penuntut umum semata.

“Sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat
juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat
sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan,” kata Fadil

Apabila tidak laporan tidak terbukti di pengadilan, maka pihak yang dilaporkan
jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan
penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan.

Dengan begitu, artinya seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak
asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi
hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum.

Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena
telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan
tersebut.

Adapun ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan sesuatu
perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman
kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak
menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
.

Dalam putusan MK, Pasal 335 ayat (1) KUHP menjadi dinyatakan, “Barang siapa
secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan,
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Sebelumnya, Pemohon, Oie Alimin Sukamto merasa dirugikan hak-hak
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat
(4) huruf b KUHAP yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan yang tidak
menyenangkan.

Pemohon menilai, Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagai ‘pasal karet’ karena delik
perbuatan  tidak menyenangkan yang diatur di dalamnya sangat  luas
maknanya. Akibatnya, dalam praktiknya polisi cenderung mudah sekali menerapkan
Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan dalih ‘pembuktian nanti urusan pengadilan’.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan pada seorang  tersangka dalam perkara
perbuatan tidak menyenangkan sering dilakukan penahanan seperti yang dialami
oleh Pemohon. Namun, menurut Pemohon, kepentingan untuk melakukan penahanan
merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan
yang  bersifat subjektif  pula.

Karena  bersifat  subjektif pada akhirnya banyak perintah-perintah
penahanan dikeluarkan yang tidak  sesuai  dengan 
alasan-alasan  penahanan.

Padahal semestinya penahanan seorang tersangka dalam  perkara
perbuatan  tidak  menyenangkan tetap mengacu pada suatu alasan hukum,
seperti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa
akan melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana.

Karena itulah kemudian Pemohon menilai Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut tidak
memenuhi rasa keadilan baik dalam kacamata konstitusi maupun dalam kacamata
sosiologis untuk pemohon.

  • Bagikan