Hotel di Bandarlampung yang Menunggak Pajak akan Ditutup Sementara

  • Bagikan
Ketua TP4D Pemkot Bandarlampung, M.Umar
Ketua TP4D Pemkot Bandarlampung, M.Umar

TERASLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG — Ketua Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) Pemkot Bandarlampung, M. Umar, mengatakan pihaknya berencana menutup sementara hotel-hotel yang menunggak pajak. Hal itu dilakukan setelah TPD Bandarlampung menutup sementara sejumlah rumah makan, kafe, dan kedaib  bakso yang ada di Kota Bandarlampung.

BACA: Lagi, Pemkot Bandarlampung Menyegel Tiga Rumah Makan dan Satu Kafe

“Kami mengimbau pengusaha hotel agar segera menyelesaikan tunggakannya. Dalam tempo dua atau tiga hari kami akan melakukan evaluasi,” kata Ketua Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D), M Umar kepada awak media usai menyegel Daily Cafe di Jalan Dr. Soesilo, Bandarlampung,  Senin, 14 Juni 2021.

Menurut M. Umar hasil evaluasi tim tersebut sudah disampaikan ke para pengusaha hotel yang memiliki tunggakan pajak hotel. Jika pemberitahuan tersebut diabaikan, kata Umar,  tim juga akan melakukan penyegelan.

“Tim sudah menyampaikan pemberitahuan agar menyelesaikan tunggakan-tunggakannya. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan pengusaha hotel belum menyelesaikan kewajiban,  maka tim tiga hari ke depan akan masuk ke hotel-hotel kita tutup sementara,” ungkap M. Umar yang juga Kepala Inspektorat Kota Bandarlampung itu.

Menurutnya, tindakan TP4D melakukan penyegelan kepada beberapa rumah makan, kafe, dan kedai bakso memiliki efek positif yaitu kepatuhan pengusaha untuk membayar tunggakan pajaknya ke Pemkot Bandarlampung.

“Penyegelan ini mempunyai dampak pertama kepatuhan para pengusaha semakin tinggi kemudian tunggakan-tunggakan yang selama ini ada langsung mau dibayar,” kata M. Umar.

Umar mengingatkan penyegelan atau penutupan sementara tergantung pengusaha itu sendiri, jika pengusaha tersebut langsung membayar tunggakannya segel langsung dibuka.

“Pembukaan tempat usaha yang disegel ini bukan berapa lama tapi tergantung dari percepatan dia menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif. Kan penyegelan ini ada surat pernyataan yang harus ditandatangani,” jelasnya.

Kepada para pengusaha restoran, hotel dan tempat hiburan yang bertugas sebagai penyimpan wajib pungut (konsumen) dalam transaksinya untuk menggunakan tapping box  bukan nota atau cash register miliknya.

“Sesuai Perda nomor 6 tahun 2018 dan Perwali Nomor 43 tahun 2018 tidak diperkenankan memakai alat perekam transaksi hitungan itu kecuali milik Pemkot tapping box namanya. Pengusaha hotel, restoran dan hiburan tugasnya menyimpan dana dari wajib pungut (konsumen) kemudian disetorkan ke Pemkot,” tandasnya.

Dandy Ibrahim

 

  • Bagikan