ICW Kritik Kehadiran Yasonna Laoly pada Jumpa Pers PDIP

  • Bagikan
DPP PDIP saat menggelar konferensi pers membentuk tim hukum untuk mengkaji kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret caleg PDIP Harun Masiku. Pengacara Maqdir Ismail (kanan ujung) masuk dalam tim ini. TEMPO/Dewi Nurita
DPP PDIP saat menggelar konferensi pers membentuk tim hukum untuk mengkaji kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret caleg PDIP Harun Masiku. Pengacara Maqdir Ismail (kanan ujung) masuk dalam tim ini. TEMPO/Dewi Nurita

TERASLAMPUNG.COM — Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada konferensi pers tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kasus Harun Masiku. Kendati pengurus DPP PDIP, namun Yasonna Laoly dianggap tak bisa dilepaskan statusnya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kehadiran Yasonna Laoly dalam konferensi pers PDIP layak untuk dikritisi bersama.

“Sebab, bagaimana pun dia juga berstatus sebagai Menteri dan Hukum. Seharusnya Yasonna mendukung segala upaya penindakan yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan mengikuti konferensi pers tersebut,” kata Kurnia, Sabtu, 18 Januari 2020.

Menurut Kurnia, Yasonna seharusnya diberi teguran keras oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

BACA JUGA:   Jenazah Sutopo Purwo Nugroho akan Dimakamkan Secara Semi Militer

“Rasanya pantas bagi Presiden untuk memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan,” kata dia.

Jokowi sudah menanggapi terkait hal ini. Ia enggan berkomentar panjang dan meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Yasonna. Tapi menurut Jokowi, Yasonna juga merupakan pengurus partai.

“Tanyakan ke Pak Yasonna karena Pak Yasonna juga pengurus partai,” kata Jokowi, saat berdialog bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

Pada konferensi pers yang digelar Rabu, 15 Januari 2020, PDIP merasa operasi tangkap tangan yang digelar KPK terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan merugikan partai. PDIP merasa dijebak dan diseret ke kasus suap yang melibatkan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

BACA JUGA:   PLN Diharapkan Beralih Gunakan Minyak Kelapa Sawit untuk PLTD

Dalam perkara ini, Wahyu diduga menerima uang dari caleg PDIP Harun Masiku. Tujuannya, agar Harun bisa menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Tim KPK juga sempat mendatangi gedung DPP PDI Perjuangan untuk menyegel salah satu ruangan di sana.

Tempo.co

  • Bagikan