TERASLAMPUNG.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada enam kabupaten dan satu kota di aula kantor tersebut di Kantor BPK Perwakilan Lampung, di Bandarlampung, Selasa (28/5). Lima dari tujuh penerima LHP tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Dua kabupaten yang mendapat opini wajar dengan pengecualian adalah Kabupaten Mesuji dan Pesisir Barat. Sedangkan 5 lainnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulangbawang Barat Kota Bandarlampung,” kata Kepala perwakilan BPK RI Lampung, Sunarto.
Sunarto mengatakan lima kabupaten kota meraih opini WTP dan 2 kabupaten meraih opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI perwakilan Lampung, tetap meliliki catatan untuk diperbaiki hingga waktu dua bulan.
“Masalahnya klasiknya adalah, ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang, pengelolaan aset yang belum tertib serta pengelolaan dana BOS,” jelas pria yang per 1 Juni 2019 meninggalkan Lampung kembali menjadi pemeriksa di BPK RI itu.
Saat ditanya hubungan WTP dengan masih adanya praktik korupsi seperti di Kabupaten Lampung Selatan dan Mesuji, Sunarto mengungkapkan hal itu tidak ada kaitannya.
“Kita hanya memotret sifatnya, apa yang disampaikan (kab/kota) kita potret apa adanya,” jelasnya kepada teraslampung.com.
Pada bagian Walikota Herman HN mengaku bersyukur meraih WTP selama sembilan kali berturut-turut.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada kepada para staf yang gigih mempertahankan administrasi dengan baik, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi karena ini amanat rakyat yang harus kita pegang teguh,” katanya.
Dandy Ibrahim
