TERASLAMPUNG.COM — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasannya menurunkan jabatan atau mendemosi beberapa pejabat eselon II dan III di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Anies, penurunan golongan PNS tersebut sudah obyektif dan berdasarkan penilaian kinerja.
“Alasan penurunan karena capaian program di semester pertama 2018 apa, semester kedua apa, itu ada ukurannya. Itu tercapai atau tidak, kami ukur,” ujar Anies Baswedan di Cakung, Jakarta Timur, Selasa, 26 Februari 2019.
Menurut Anies, para pejabat yang tak memenuhi target itu sebelumnya telah diberikan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 serta dimintai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait target kinerja yang dicapai. Pemberian SP dan BAP itu karena para pejabat sudah pernah membuat pakta integritas mengenai target capaiannya.
Selain kinerja, Anies mengatakan, alasan demosi karena kinerja penyerapan anggaran dan program. “Kami tunjukkan datanya. Jadi bukan sesuatu yang mereka tidak tahu,” ujar Anies.
Kemarin, Anies Baswedan merotasi besar-besaran pejabat di DKI, mulai dari eselon II – IV atau di jabatan lurah, camat, wakil wali kota, hingga kepala dinas. Anies mengatakan rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran di instansi.
Anies mengatakan hampir tak ada instansi di Pemprov DKI yang terdampak dari rotasi itu. Ia berharap rotasi membuat para pejabat dapat belajar di tempat barunya.
“Sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama, tapi ada pengalaman baru,” ujar Anies.
Sejumlah pejabat yang diturunkan jabatannya oleh Anies Bswedan antara lain Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendarwan, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Yurianto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko, dan Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Ismer Harahap.
