Beranda News Pilgub Lampung Ini Alasan Fraksi Golkar Tolak Bentuk Pansus Money Politic Pilgub Lampung

Ini Alasan Fraksi Golkar Tolak Bentuk Pansus Money Politic Pilgub Lampung

245
BERBAGI
Riza Mirhadi

TERASLAMPUNG.COM — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung menolak pembentukan Pansus DPRD Provinsi Lampung terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung, Riza Mirhadi, menegaskan wajar Fraksi Golkar di DPRD Lampung menolak pembentukan pansus dugaan pidana pilkada politik uang dalam Pilgub Lampung. Alasannya, kata dia, DPRD Lampung tidak memiliki kewenangan membentuk pansus dugaan pidana pilkada Provinsi Lampung.

“Pembentukan pansus itu melampaui batas kewenangan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”katanya, Kamis (5/7/2018).

Menurutnya, ide pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada itu, menurut Riza, merupakan sikap wakil rakyat yang terlalu premature.

“Jika diteruskan dapat dikategorikan sebagai `pemaksaan kehendak,” kata dia.

Riza pun mengutip Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilgub, Bupati, dan Wali Kota, menurut dia, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi.

“Sebagai lembaga politik, seharusnya lebih memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan sebaliknya, karena hawa nafsu politik. Kami menduga, ini memiliki dan membawa kepentingan pasangan calon yang kalah dalam Pilgub 27 Juni 2018, lalu lembaga yang bermartabat ini dibawa secara `membabi buta` seolah tidak ada regulasi yang membatasinya,” katanya.

Dia menegaskan, semua pihak harus memahami, Bawaslu Lampung adalah lembaga yang diberikan peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pilkada.

“Bawaslu Lampung harus diberikan kesempatan sepenuhnya dan tidak diganggu oleh siapapun dan pihak manapun agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga tercipta proses pilkada yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat,” kata dia lagi.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Lampung, Tony Eka Chandra. Menurut Tony,  rencana pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada Lampung 27 Juni 2018 merupakan bentuk perampasan DPRD Lampung terhadap kewenangan, tugas dan kinerja Bawaslu.

“Saat ini Bawaslu Lampung sedang bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi tugasnya sesuai perintah undang-undang,” katanya.

Tony mencontohkan, Bawaslu pada Selasa, 3 Juli 2018 menetapkan laporan pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 telah diregistrasi dalam laporan pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematik, masif). Laporan ini memenuhi syarat formil dan materiil, meskipun pembuktiannya masih dalam proses.

“Seharusnya DPRD sebagai Lembaga politik, lebih cermat dalam membaca situasi dan kondisi ini, sehingga usaha mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat lebih pada keadaan yang memiliki integritas. Dapat dibayangkan apabila rencana Pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada Prov Lampung 27 Juni 2018 terlaksana, maka harus bertanggungjawab atas cideranya proses demokratisasi di Lampung. Lembaga ini juga akan dianggap telah melakukan penghianatan terhadap amanah undang-undang,” katanya.

Idealnya,kata Tony, keputusan apa pun yang dihasilkan Bawaslu Lampung, harus dikawal bersama.

“Jika pansus ini tetap dibentuk, maka keputusan apapun yang diambil DPRD Lampung terkait dugaan pidana Pilkada Lampung 27 Juni 2018, akan menjadi polemik baru yang berkepanjangan dan batal demi hukum.Kami menyatakan tidak setuju dan menolak sekeras-kerasnya rencana Pembentukan Pansus Dugaan Pidana Pilkada Provinsi Lampung 27 Juni 2018 dan apabila tetap dipaksakan harus terbentuk, maka Kami tidak ikut bertanggungjawab,” katanya.