Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Ini Alasan Kadis PUPR Lampura Minta Audit Pengadaan Barang Senilai Rp180 M

Ini Alasan Kadis PUPR Lampura Minta Audit Pengadaan Barang Senilai Rp180 M

1344
BERBAGI
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahbudin
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahbudin

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura) Syahbudin meminta para kontraktor untuk tidak salah mengartikan surat permintaan audit hasil pengadaan barang dan jasa (proyek) tahun 2018.

Sebelumnya pada 20 Agustus lalu, Syahbudin mengiri‎mkan surat permintaan audit hasil pengadaan barang dan jasa (proyek) tahun 2018 dengan total sekitar Rp180 Miliar kepada Bupati Lampura. Alasannya, ‎pengadaan barang dan jasa yang dilakukan semasa Syahbudin dicopot dari jabatannya disinyalir tidak sesuai aturan yang ada.

Dalam surat itu disebutkan audit ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum seputar hasil pengadaan tersebut karena pengadaan ini dilakukan semasa ia dicopot dari jabatan Kepala Dinas PUPR oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampura, Sri Widodo.

“‎Saya harap para rekanan tidak salah paham (terkait surat tersebut). Saya (hanya) ingin masalah ini cepat selesai ‎tanpa ada (pihak) yang dirugikan atau ada masalah hukum di kemudian hari pada saya,” terang Syahbudin melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (23/8/2018).

Syahbudin menjelaskan, permintaan untuk melakukan audit terhadap hasil pengadaan barang dan jasa tahun 2018 yang diajukannya ini bukanlah upayanya untuk menghambat pencairan uang muka proyek 2018 melainkan untuk mendapatkan kepastian hukum seputar persoalan ini termasuk kejelasan status Pengguna Anggaran (PA) di Dinas PUPR.

Sejauh ini, status PA‎ masih ada pada mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR (Franstorry) meski yang bersangkutan telah dikembalikan kepada jabatannya yang lama beberapa waktu lalu. Belum adanya perubahan status PA inilah yang membuat Syahbudin tak dapat mengabulkan keinginan para kontraktor untuk segera mencairkan uang muka proyek.

‎”‎Yang pasti, saya belum bisa tanda tangani (pencairan) uang muka karena status Pengguna Anggaran (PA) belum ada perubahan masih Franstorry. Jadi, hingga sekarang belum ada surat keputusan PA atas nama saya sehingga saya belum memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen terkait persoalan ini,” bebernya.

‎Syahbudin memastikan tak akan mempersoalkan hasil pengadaan barang dan jasa tersebut apabila nantinya hasil audit memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa tahun 2018 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

‎”Kalau itu semua sudah sesuai aturan/ ketentuan saya akan mempersilakan untuk dilanjutkan. Kepada rekanan yang mungkin kurang/tidak puas dengan statement (pernyataan,red) saya, saya tidak bermaksud menghambat persoalan ini, saya juga sangat ingin persoalan yang dilakukan oleh pihak lain ini segera selesai,‎” paparnya.

Adapun dasar ‎permintaan audit di dalam surat itu di antaranya ialah pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan diduga dipaksakan karena sebelumnya adanya pelanggaran mutasi/rolling/pencopotan dalam jabatan di Lampura, ‎diduga dokumen perencanaan teknis (DED) yang digunakan sebagai dokumen pengadaan barang/jasa pada pekerjaan bidang sumber daya air (SDA) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp49,8 Miliar belum memiliki desain DED melalui pengadaan jasa konsultasi/dokumen DED dibuat tidak melalui proses sesuai dengan ketentuan.

Di dalam surat itu juga dijelaskan bahwa total proyek tahun 2018 yang mencapai sekitar Rp180 Miliar terdiri dari 236 paket pelelangan pekerjaan konstruksi ‎senilai Rp144,5 Miliar, 27 paket pelelangan konsultan pengawas dan 49 paket konsultan perencanaan senilai Rp8,7 Miliar. Terakhir, 49 paket pekerjaan konstruksi yang telah dilelang ternyata diduga diluar pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) senilai Rp27,3 Miliar.

Loading...